jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengajak pemerintah untuk menjadikan masalah WNI yang tidak terdokumentasi dengan baik dan jelas di luar negeri sebagai salah satu agenda prioritas Kabinet Presiden Jokowi
Hal ini disampaikan Ahmad Basarah kepada pers setelah menerima kunjungan kerja Ketua Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) PDI Perjuangan Arab Saudi Sharief Rachmat di Jakarta, Minggu (13/3).
BACA JUGA: MPR RI Dorong Gerakan Pelestarian Kebudayaan Nasional
Menurut Basarah, dalam agenda kunjungan kerja ini, Sharief meminta bantuan DPP PDI Perjuangan untuk ikut serta menyelesaikan problem WNI yang memiliki status terkatung-katung atau undocumented itu, khususnya mereka yang kini menetap di Arab Saudi.
‘’Saya melihat permintaan ini merupakan dorongan arus bawah pekerja migran dan diaspora Indonesia yang berada di Arab Saudi,'' ujarnya.
BACA JUGA: Ahmad Basarah: Kepala Daerah Wajib Ajak Masyarakat Tangkal Radikalisme
Menurut informasi yang diterima, ada 600 ribu WNI undocumented di Arab Saudi dan tersebar di berbagai kota seperti Jeddah, Madinah, Mekkah, dan beberapa kota lain.
Ahmad Basarah mengaku menerima sejumlah masukan bahwa banyak kerugian dan penderitaan yang dialami WNI undocumented di Arab Saudi jika statusnya tidak segera diurus pemerintah.
BACA JUGA: Basarah: Hari Penegakan Kedaulatan Negara Hasil Perjuangan Seluruh Komponen Bangsa
Misalnya, mereka tidak akan mendapat layanan kesehatan yang layak, perlindungan hukum yang tidak maksimal, serta penampungan yang tidak memadai.
‘’Bahkan, jika meninggal, mereka tidak dapat dikuburkan dengan segera karena status mereka tidak jelas,’’ tegasnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini juga menegaskan, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
‘’Karena itu, saya meminta agar masalah WNI ini menjadi perhatian khusus pemerintah untuk diselesaikan segera, terlebih hal ini merupakan keprihatinan tersendiri bagi PDI Perjuangan,’’ tandas Basarah.
Dia juga menyatakan, dalam diplomasi luar negeri, PDI Perjuangan meyakini bahwa partai merupakan mitra pemerintah dan berperan penting dalam menjalankan second track diplomacy.
"PDI Perjuangan, sejalan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo, menempatkan keselamatan dan perlindungan warga negara di luar negeri sebagai salah satu prioritas dalam diplomasi luar negeri," tegasnya.
Basarah menuturkan, PDI Perjuangan mendorong pemerintah untuk menjadikan WNI undocumented sebagai agenda prioritas yang harus segera diselesaikan,'' ujarnya.
Selain itu, menjadikannya sebagai kebijakan yang berpihak pada kepentingan warga negara.
"Negara harus hadir bagi warganya, termasuk bagi diaspora dan pekerja migran Indonesia di luar negeri, di mana pun mereka berada," tandas Basarah. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi