jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut urusan penentuan batas usia capres menjadi kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang dibahas di DPR RI.
Dia mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) bukan lembaga yang bisa menentukan usia maksimal capres di angka tertentu.
BACA JUGA: Kuasa Presiden Batal Mengajukan Ahli di Uji Materiel Batas Usia Capres dan Cawapres
Hasto mengatakan itu menjawab pertanyaan awak media soal gugatan beberapa orang ke MK agar usia maksimal capres berada di angka 70 tahun.
"MK tidak memiliki kewenangan legislasi membuat suatu materi muatan UUD yang berbeda dengan muatan materi pokok UU itu. Kewenangan MK ialah menguji apakah suatu UU bertentangan dengan konstitusi," jelas Hasto menjawab media di Yogyakarta, Selasa (22/8).
BACA JUGA: Tak ada Intervensi di Uji Materiel Batas Usia Capres dan Cawapres
Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengatakan mengajak semua pihak untuk berdisiplin mengikuti aturan hukum tentang kepemiluan.
"Pemilu tinggal enam bulan lagi, mari ikuti bersama dengan penuh kedisplinan, seluruh aturan-aturan hukum yang ada," katanya.
BACA JUGA: Soal Usulan Duet Ganjar-Anies, Hasto PDIP Merespons Begini
Belakangan, gugatan dari beberapa orang itu soal batas maksimal capres di angka 70 tahun dianggap upaya menjegal Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Terlebih lagi, Prabowo memasuki 71 tahun apabila jadi mendaftar sebagai capres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Oktober 2023.
Hasto kemudian mengajak semua pihak tidak memakai instrumen hukum untuk menjegal capres tertentu.
"Sejak awal PDI Perjuangan tidak pernah menggunakan instrumen hukum, termasuk melalui judicial review ke MK," kata pria berkacamata itu.
Awak media kemudian bertanya kepada Hasto soal kelayakan sosok berusia di atas 70 tahun untuk berkontestasi pada pilpres.
Hasto menjawab pertanyaan tersebut menekankan tentang pentingnya kesehatan jasmani dan rohani dari capres-cawapres ketimbang urusan usia.
"Jadi, bukan layak atau tidak. Konstitusi menyatakan syarat menjadi capres dan cawapres ialah sehat jasmani dan rohani. Ketika usia masih sehat, usia 40 tahun, tetapi tidak sehat jasmani dan rohani, ya, konstitusi menyatakan tidak. Ketika usia 65 tahun masih sehat jasmani dan rohani, usia 80 tahun masih sehat jasmani dan rohani itu sama konstitusi diizinkan," kata dia. (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Uji Materi Batas Usia Capres-Cawapres, Hasto PDIP Singgung Manuver Kekuasaan
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan