Batasi Kekuasaan Raja, Amandemen Konstitusi

Revolusi di dunia Arab, yang ditandai oleh maraknya unjuk rasa anti pemerintah di sejumlah negara di Afrika Utara hingga Teluk, terus bergeloraJordania merupakan salah satu negara yang diguncang unjuk rasa anti pemerintah.

Laporan TATANG MAHARDIKA, Amman

JANTUNG Kota Amman, ibu kota Jordania, kembali diwarnai aksi demonstrasi kemarin (6/3)

BACA JUGA: Pesawat Pakistan Didenda Rp 120 juta

Aksi massa yang berlangsung di 4th Circle al-Zahra Street itu dilakukan para anggota Partai Front Aksi Islam, sayap politik Ikhwanul Muslimin JordaniaMereka gencar meneriakkan tuntutan amandemen konstitusi dan reformasi pemerintahan.

Aksi jalanan yang bermula pada 26 Januari lalu itu telah memaksa Raja Abdullah II melengserkan Perdana Menteri (PM) Samir Rifai dan membubarkan kabinet pada 1 Februari silam

BACA JUGA: Presiden Filipina Kunjungan Perdana ke Indonesia

Abdullah lalu menunjuk Marouf Al Bakhit, eks jenderal dan kepala badan telik sandi, untuk mengisi pos PM di negeri berpenduduk 6,4 juta jiwa itu.

Adalah Syekh Hamza Mansour, ketua Partai Front Aksi Islam, yang menjadi otak aksi jalanan yang melengserkan RifaiDia juga tetap kencang mengkritik pemerintahan baru karena menganggap Al Bakhit tidak reformis dan tidak mampu mengatasi berbagai persoalan yang membelit Jordania

BACA JUGA: 61 WNI Masih Terjebak di Libya

Yakni, utang luar negeri yang membengkak serta tingginya angka pengangguran dan warga miskin.

Karena itu, sebagai kekuatan oposisi terbesar di Jordania, Partai Front Aksi Islam menolak tawaran masuk kabinet Al Bakhit"Kami tidak mau menjadi bagian dari pemerintahan yang tidak demokratis karena bukan hasil pilihan rakyat, melainkan atas dasar penunjukan," kata syekh yang punya akun Facebook tersebut.

Berikut petikan wawancara Hamza dengan Jawa Pos di kantor partainya di Amman kemarin, dengan bantuan seorang penerjemah:

Mengapa Partai Front Aksi Islam tetap turun ke jalan?
Selain karena demonstrasi adalah hak asasi seluruh rakyat Jordania, kami menganggap apa yang kami perjuangkan selama ini belum sepenuhnya mencapai hasilPemerintahan parlementer yang demokratis belum terwujud.

Anda menilai Al Bakhit tidak demokratis dan tidak kapabelLantas, siapa yang layak menggantikan?
Secara pribadi, saya tidak punya masalah dengan Al BakhitSaya hanya mempersoalkan pembentukan pemerintahannya yang tidak demokratisSoal siapa yang menggantikan, terserahYang penting, dia dipilih rakyat dan bisa membentuk pemerintahan yang menghormati demokrasi.

Kalau PM dipilih rakyat, itu berarti kewenangan raja dieliminasi seperti yang selama ini Anda kampanyekanApakah kekuasaan raja memang harus dibatasi?
JelasKekuasaannya terlalu absolutSelain menunjuk perdana menteri, raja berhak membubarkan pemerintahan dan mengesahkan undang-undangKami harus mengamandemen konstitusi agar kehidupan negara bisa demokratis.

Apa aksi jalanan yang terjadi selama ini di Jordania akan terus membesar seperti di Tunisia, Mesir, atau Libya?
Semua bergantung kepada rezim yang berkuasaKalau mereka responsif terhadap apa yang disuarakan rakyat, saya kira tidak ada yang perlu sampai turun ke jalanTetapi, kalau mereka tak mau mendengar, tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi kemudian.

Bagaimana kalau raja menawari Anda menjadi perdana menteri?
Saya akan menghormati permintaan ituTetapi, saya tidak akan mauPerdana menteri harus dipilih rakyat(ttg/c4/dwi)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Indonesia-Filipina Gali Peluang Kerjasama