Bawaslu Bantah Pernyataan Menkeu

jpnn.com - JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengklarifikasi pernyataan Menkeu Sri Mulyani Indrawati terkait belum masuknya usul kegiatan BawasluAnggota Bawaslu Wahidah Suaib menegaskan, usul kegiatan itu sudah berkali-kali diajukan ke Dirjen Anggaran Depkeu

BACA JUGA: Din Syamsudin Masih Malu-malu

Tapi, ada miskoordinasi antara keduanya.

’’Sejak dilantik, kami sudah mengajukan usul kegiatan,’’ kata Wahidah di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta.

Anggaran Bawaslu Rp 800 miliar untuk sementara mendompleng kepada KPU

BACA JUGA: KPU Kesulitan Tentukan Kursi DPRD

Hal itu dilakukan karena Bawaslu belum memiliki struktur kesekretariatan yang menjadi syarat kemandirian pengajuan anggaran.

Wahidah mengatakan, dua minggu setelah dilantik awal April lalu, Bawaslu sudah mengajukan usul kegiatan kepada Dirjen Anggaran Depkeu

Hingga berjalannya proses, Bawaslu selalu melakukan update berapa sebenarnya kebutuhan anggaran Bawaslu

BACA JUGA: Diskualifikasi Capres Pelanggar Dana Kampaye

’’Angka Rp 800 miliar itu bukanlah perhitungan kami,’’ katanya.

Saat dihitung secara cermat, ternyata kebutuhan Bawaslu yang sebenarnya lebih dari Rp 2 triliunIni disebabkan adanya kesalahan penghitungan masa kerja Panwaslu yang tidak disesuaikan dengan UU 22/2007 tentang penyelenggaraan pemilu.

’’Sebelumnya, masa kerja Panwas hanya dihitung tiga bulan, padahal di UU tertulis lebih lama dari itu,’’ jelas Wahidah.

Panwas dibentuk selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahap pemilu dimulai dan dibubarkan dua bulan setelah tahap pemilu selesai.

Dengan perhitungan baru itu, Bawaslu mencoba mengajukan perubahan anggaranTapi, saat itu Depkeu menetapkan bahwa anggaran tersebut telah dipatok pada angka Rp 800 miliarJika ingin mengubahnya, Bawaslu harus bersabar mengajukan dalam APBN perubahan di Oktober mendatang.

Wahidah menegaskan, atas dasar tersebut sebenarnya jelas bahwa Bawaslu selama ini telah mengajukan usul kegiatan kepada DepkeuJika dinyatakan belum, Bawaslu mempertanyakan koordinasi antara Menkeu dengan jajarannya”Kami menganggap ini ada miskomunikasi,” ujarnya.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Bawaslu hingga kini belum mengajukan usul kegiatanAkibatnya, anggaran KPU yang total Rp 6,6 triliun, untuk sementara diblokir sejumlah Rp 4,085 triliunPencairan anggaran tersebut dilakukan setelah Bawaslu menyelesaikan usul kegiatannya(bay/mk)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggaran Bawaslu Minim