jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan berharap pemerintah membuat terobosan demi mengantisipasi munculnya rasa ketidakadikan dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020.
Misalnya, kata dia, pemerintah tidak menunjuk kepala daerah sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat provinsi atau kabupaten dan kota.
BACA JUGA: Bawaslu: Anggaran Pengawasan Pilkada di Masa Pandemi Bertambah
Hal itu, khususnya berlaku terhadap kepala daerah setempat yang menjadi calon petahana pada Pilkada serentak 2020.
Sejatinya pemerintah bisa menunjuk sekretaris daerah untuk menjabat ketua gugus tugas di wilayah.
BACA JUGA: Positif COVID-19, Anggota Bawaslu RI Mohon Doa dan Minta Maaf
"Apakah tak mungkin ex officio ini tidak dijabat kepala daerah yang petahana atau diarahakan ke sekretaris daerah yang tak mencalonkan, ini untuk menghindari potensi itu," kata Abhan dalam diskusi virtual berjudul Pemilu Serentak di Tengah Pandemi, Selasa (16/6).
Di sisi lain, Abhan juga meminta pasangan calon petahana yang maju dalam Pilkada serentak 2020, tidak memanfaatkan bantuan sosial (Bansos) COVID-19.
BACA JUGA: Prof Djo: Pilkada 2020 Bakal Menabrak 3 Teori
"Bakal calon yang berpotensi menjadi calon petahana ini, tidak memanfaatkan bantuan COVID-19 untuk kepentingan politik praktis pilkada 2020," ujar dia.
Abhan mengaku, pihaknya sudah memberikan sosialisasi kepada kepala daerah, agar tidak memanfaatkan Bansos untuk kepentingan politik dalam pemilihan.
Dalam sosialisasinya, Bawaslu meminta kepala daerah tidak memajang foto diri di dalam Bansos, tetapi harus mengatasnamakan pemerintah daerah atau pusat dan bukan pribadi.
"Saya kira harus fair di dalam tahapan Pilkada 2020," kata Abhan. (mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan