jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan kajian awal terhadap 130 laporan dan informasi awal terkait dugaan pelanggaran politik uang pada masa tenang dan pemungutan suara.
Jumlah tersebut berdasarkan data pada pukul 16.00 WIB.
BACA JUGA: Anggota Bawaslu Puadi Turun Langsung Awasi Pencoblosan di TPS 028 SD Sukabumi Utara
Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan jika kajian awal terhadap dugaan pelanggaran memenuhi syarat formil dan materill, langkah Bawaslu selanjutnya adalah melakukan proses kajian hukum lebih lanjut.
“Bawaslu akan melakukan kajian hukum dalam lima hari kalender,” kata Puadi saat konferensi pers di Gedung Bawaslu RI, dikutip Kamis (28/11).
BACA JUGA: Anggota Bawaslu Lolly Suhenty Minta Pengawas Ad Hoc Cermat Tanggapi Surat Edaran KPU
Puadi menjelaskan kajian hukum yang dilakukan untuk mengetahui secara jelas dugaan pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan politik uang.
“Dugaan pelanggaran itu terdiri atas pembagian uang atau materi lainnya dan potensi pembagian atau materi lainnya,” jelas Puadi.
BACA JUGA: Puadi Instruksikan Jajaran Bawaslu di Daerah Jangan Pelit Informasi ke Pengawas TPS
Dia menerangkan adapun yang dimaksud dengan potensi pembagian uang atau materi adalah kondisi ketika terdapat penemuan uang atau materi lainnya, tetapi belum terjadi pembagian uang atau materi lainnya oleh terlapor.
Adapun rincian dugaan pelanggaran berdasarkan tahapan, yakni 71 dugaan peristiwa pembagian pada masa tenang, dan 50 dugaan potensi pembagian uang.
“Sedangkan pada tahapan pemungutan suara terdapat delapan dugaan peristiwa pembagian uang, dan satu dugaan peristiwa potensi pembagian uang,” beber Puadi. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi