jpnn.com - JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pasrah jika pemerintah akhirnya menolak usulan mitra pengawas pemilu lapangan (mitra PPL) dibiayai oleh negara.
Namun, Bawaslu kini mengusulkan agar jumlah pengawas pemilu lapangan (PPL) yang saat ini tiga orang di tiap desa/kelurahan, menjadi lima orang. Konsekuensinya, anggaran pengawasan harus ditambah.
BACA JUGA: Gelar Jalan Tolak Golput Libatkan Ratusan Ribu Massa
Menurut anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, tambahan petugas PPL sangat diperlukan guna mengantisipasi kurangnya pengawasan di lapangan pada saat penyelenggaran pemilu.
“Kita pasrah mitra PPL ditolak. Namun kita mengusulkan agar jumlah tenaga PPL dapat ditambah,” katanya di Jakarta, Selasa (25/2).
BACA JUGA: Paripurna DPR Tolak Gagasan Interpelasi Outsourcing BUMN
Dikatakan, di tiap desa/kelurahan terdapat lebih dari 10 tempat pemungutan suara (TPS). Karena itu tenaga tiga petugas PPL tentunya terasa sangat kurang.
Atas usulan ini, kata Nelson, Bawaslu setidaknya membutuhkan tambahan anggaran untuk membiayai 156 ribu petugas PPL yang baru yang tersebar di sekitar 78 ribu desa/kelurahan.
BACA JUGA: Desak Usut Dugaan Pelanggaran Kampanye Caleg Gerindra
“Nilai anggarannya kurang lebih sama dengan jumlah anggaran yang kita usulkan untuk anggaran mitra PPL (Rp 800 miliar). Karena mengingat honor tiap petugas PPL Rp 500 ribu/bulan dan akan bertugas selama beberapa bulan,” katanya.
Selain anggaran untuk membayar honor bagi petugas PPL tambahan, saat ini dana yang tersedia di Bawaslu menurut Nelson, juga hanya cukup untuk membayar gaji petugas PPL hingga bulan Mei 2014.
“Sekarang kan di tiap PPL itu terdapat tiga orang. Nah anggaran yang ada hanya sampai Mei. Sementara untuk Mei hingga Juli, itu belum ada anggarannya. Karena itu total anggaran tambahan yang kita usulkan ke Kementerian Keuangan nilainya mencapai Rp 800 miliar,” katanya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Upah Insinyur Indonesia Setara dengan Asing
Redaktur : Tim Redaksi