jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Federasi Indonesia Bersatu (FIB) M Zakir Rasyidin angkat bicara menyikapi putusan Bawaslu yang menyatakan tidak ditemukan jenis pelanggaran pemilu dalam kasus dugaan pemberian mahar ke PKS dan PAN.
Dua partai itu sebelumnya diduga menerima mahar untuk memuluskan langkah Sandiaga Uno mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
BACA JUGA: Eks Koruptor Diloloskan Jadi Caleg, Begini Reaksi Wiranto
Menurut Zakir, pihaknya merasa Bawaslu terlalu dini dan terburu-buru dalam mengambil keputusan.
Apalagi sampai saat ini Bawaslu belum pernah sekalipun meminta keterangan dari Sandi yang dalam hal ini berstatus sebagai terlapor.
BACA JUGA: Bawaslu Hentikan Kasus Mahar Sandi, Hasto Bilang Begini
"Kami sangat meragukan objektiviiitas dari putusan Bawaslu tersebut, karena saksi kunci Andi Arief juga belum dimintai keterangannya. Padahal, untuk mendapatkan keterangan dari Andi kami rasa sangat mudah. Namun semua berpulang ke Bawaslu, serius atau enggak mengungkap dugaan praktik mahar senilai Rp 1 triliun tersebut," ujar Zakir di Jakarta.
Selain itu, Zakir juga menilai keputusan Bawaslu belum tentu bisa mengakhiri polemik terkait isu mahar dari Sandi masing-masing Rp 500 miliar ke PKS dan PAN.
BACA JUGA: Bawaslu Seharusnya Memastikan Mantan Koruptor Tak Jadi Caleg
"Kami juga belum paham, apa yang menjadi pertimbangan Bawaslu sampai mengakhiri pengusutan dugaan mahar Rp 1 triliun tersebut," ucapnya.
Untuk itu, FIB, kata Zakir kemudian, akan mengkaji terlebih dahulu alasan di balik putusan Bawaslu. Jika nantinya ditemukan celah hukum, akan dilakukan upaya hukum lebih lanjut.
Wakil Ketua Umum LSM Federasi Indonesia Bersatu diketahui melaporkan dugaan mahar Sandi ke Bawaslu pada 14 Agustus lalu. Bawaslu memutuskan, tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Sandi.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bawaslu: Kasus Mahar Sandiaga Uno ke PKS-PAN Tak Terbukti
Redaktur & Reporter : Ken Girsang