BBM "Naik!" Serupa tapi Tak Sama

Selasa, 20 Desember 2011 – 00:54 WIB
Perwakilan dari kementerian ESDM bersama pemimpin redaksi Jawa Pos Grup saat Forum Pemred JPNN, di Novotel, Mangga Dua, Jakarta, Selasa (13/12). Foto: Ukon Furkon Sukanda/Indopos/JPNN

Salah satu cela Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Zahedy Saleh, lalu adalah gagal mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)Konsep penyesuaian harga premium yang dirancang April 2011 pun, hingga bulan Oktober ---saat di-reshuffle dan diganti Jero Wacik---, belum ada sinyal kuat

BACA JUGA: Menata Batubara agar Tetap Membara

Bentuk rupa, konsep dan implementasinya masih di atas langit.


MUNGKIN juga bukan salah Darwin Zahedy Saleh

Mungkin dia ’’under pressure” dan tidak bisa membuat pilihan tepat kala itu

BACA JUGA: Mau Jadi Menteri? Cukup Beli Dua Buku!

Mungkin juga, tidak berani bersinggungan dengan kepentingan partai politik
Mungkin juga gagal menemukan formulasi komunikasi publik dan komunikasi politik yang efektif

BACA JUGA: Menyongsong 2012 sebagai Tahun Kreatif

Terutama, mengartikulasi dampak dari pengurangan subsidi BBM, yang secara langsung harga premium akan melambung

Publik diarahkan, mengonsumsi BBM non subsidi, semacam pertamaxMobil mewah, orang berkantong tebal, tidak boleh lagi minum premiumSudah saatnya, mereka beralih dengan kesadaran penuh, untuk tidak membeli premium yang disubsidiSemua takut reaksi publik, yang selalu sinis kalau sudah berurusan dengan BBM Mereka pasti juga nyinyir dengan Partai Demokrat dan Presiden SBYApalagi, soal perubahan harga BBM, yang merupakan dampak pelepasan subsidi itu persoalan yang paling ’’mudah terbakar’’, ’’mudah tersulut” dan ’’mudah merembet” ke mana-mana.

Ekonom, pelaku bisnis, kalangan akademis, pemerhati ekonomi nasional, sudah mendesak, agar segera dilakukan pengurangan subsidi BBM ituHukumnya wajib, situasinya urgen! Tidak bisa ditunda-tundaBeban subsidi terlalu besar dan membuat timpang neraca Tetapi, politisi pengusung Presiden SBY, justru mengolor target penyesuaian harga BBM itu.

Apa kata orang tentang Presiden SBY? Tentang Partai Demokrat juga ikut-ikutan menanggung risiko? Terutama, lawan-lawan politik yang seolah memperoleh umpan empuk untuk meng-kick Presiden SBY dengan isu-isu tidak populis, dan dituding tidak pro rakyatSulit juga menjadi Darwin Zahedy Saleh saat itu Bagaimana dengan kebijakan Menteri Jero Wacik nanti? Bukankah dia sama-sama petinggi Partai Demokrat? Logika pemegang kebijakan dengan persepsi publik memang tidak pernah sama, dalam hal naik harga BBM.

:TERKAIT Logika pemerintah, yang terjadi adalah pengurangan subsidi untuk BBMLogika publik membaca itu sebagai harga BBM naikDua-duanya tidak ada yang salahSerupa tapi tak samaHarga BBM naik, itu hanyalah akibat dari kebijakan pengurangan subsidi pemerintah untuk BBM

Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno, yang didampingi Jarman, Dirjen Ketenagalistrikan, Thamrin Sihite, Dirjen Minerba, Kardaya Warnika, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dan Heri Poernomo, Direktur Bina Progran Direktorat Migas juga menyiapkan kisi-kisi seputar BBM tersebut.

Di Forum Pemred yang dilangsungkan di Novotel, Mangga Dua, Jakarta itu rencana kenaikan BBM ini memang tidak dikupas detail’’Ini masih terus kami dalami, baik teknis maupun konsep implementasinya,’’ kata Waryono Karno

Yang pasti, fakta 2011 ini, pembengkakan BBM subsidi hampir Rp 30,3 triliunJika dibuat double track Kereta Api, Jakarta-Surabaya, sudah sampai mana itu? Seharusnya, kuota pemakaian BBM subsidi hanya 38,38 juta kilo barelJenis BBM bersubsidi premium 60%, solar 34% dan minyak tanah 6%Konsumsi Premium Sektor Transportasi Darat: Motor 40%, mobil pribadi 53% dan mobil barang 4% -angkutan umum 3% Lokasi pengguna BBM Subsidi, Jawa Bali 59% (termasuk Jabodetabek 18% dari total atau 30% dari Jawa Bali).

Indonesia Timur hanya 10%, NTT-NTB 2%, Sumatera Kota Besar 4%, Sumatera Eks Kota Besar 18%Kalimantan Kota Besar 2% dan Exc Kota Besar 5% Jika dilihat dari sektor pengguna, transportasi darat 89%, transportasi air 1%, rumah tangga 6% usaha kecil 1% dan perikanan 3%Waryono menyebut, ’’Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM, yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak(pasal 8 ayat 2 UU 22/2001),” kata dia

Subsidi, kata dia, adalah alokasi anggaran untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat(Pasal 1 ayat 16 UU 10/2010)Dia mengakui, subsidi BBM saat ini belum tepat sasaranSebagian besar subsidi dinikmati oleh kalangan mampu.

“Subsidi BBM meningkat tajam dan membebani keuangan negara (subsidi BBM tahun 2010 sebesar 181% terhadap subsidi BBM Tahun 2009,” jelasnya Di UU No10 Tahun 2010 tentang APBN 2011, kata Waryono, sudah mengamanatkan bahwa pemerintah harus melakukan pengaturan BBM bersubsidi secara bertahap’’Tujuannya, agar alokasi dapat terlaksana dengan tepat volume dan tepat sasaran,” ungkap dia.

Lalu bagaimana strateginya? Pertama, membuat dan menyempurnakan peraturan yang terkait pengurangan subsidi, yang disesuaikan dengan kondisi saat iniKedua, sosialisasi penghematan pemakaian BBM yang mengacu pada Inpres No.2/2008 dan Permen ESDM No.31/2005Ketiga, mewajibkan penyediaan dan pemanfaatan BBN, Inpres No 1 Tahun 2006 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.

Pertanyaannya: Kapan subsidi BBM dikurangi? Dampak harga psikologis per liter jadi berapa? Teknisnya bagaimana? Harga premium ikut naik, atau orang kaya dan mobil mewah tidak boleh membeli bensin bersubsidi itu? Implementasinya seperti apa? ’’Ya, kita tunggu saja tanggal mainnya,’’ paparnya(don/bersambung)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bus Terbang Kandaskan Monorel


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler