jpnn.com - JAKARTA -- Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramil menilai penurunan harga bahan bakar minyak jenis premium awal 2015 sebagai bentuk respon yang baik dari pemerintah dalam menjawab keluhan masyarakat selama ini. Karenanya, Rizal mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut.
"Saya ucapkan selamat kepada Presiden Jokowi, yang menyambut keinginan rakyat dan anjloknya harga minyak mentah di dunia ($55/brl), dengan menurunkan harga BBM Premium dari Rp 8500 menjadi Rp 7600," kata Rizal Ramli melalui akun twitternya @ramlirizal, Kamis (1/1).
BACA JUGA: Pembangunan Perumahan Bentuk Klaster Bakal Disetop
Ekonom senior itu menambahkan, koreksi harga BBM oleh Presiden Jokowi sangat tepat karena harga minyak mentah dunia anjlok dari $105 ke $55/barel.
Selain itu, kata dia, kenaikan harga BBM yang lalu senilai Rp 2000 sangat "kesusu" dengan argumen asal-asalan karena Pejabat Asal Jeplak" (PAJ) dan "pokoke BBM naik". Jokowi terlalu percaya dengan saran PAJ.
BACA JUGA: Anggaran Revitalisasi Pasar Rp 997 M
"Dengan harga Rp 7600 pemerintah sebetulnya sudah untung Rp 200 hingga Rp 300," paparnya.
Dijelaskan, golongan menengah ke bawah secara tidak langsung subsidi pemerintah dan infrastruktur. "Seharusnya, konsumen menengah atas, Pertamax dan Pertamax Plus, harus ikut membayar lebih mahal melalui pajak BBM," imbau Rizal Ramli.
Salah satu esensi dari ekonomi konstitusi, lanjut Rizal adalah prinsip "burden and benefit sharing" atau "shared economy". Artinya, beban ekonomi ditanggung bersama sesuai kemampuan, yang lebih mampu membayar lebih mahal, yang tidak mampu dilindungi atau membayar lebih sedikit.
BACA JUGA: Indofood Siap Lepas Mayoritas Anak Usaha di Bursa Singapura
Dia menambahkan, pemerintah neoliberal, mengabaikan prinsip "cost sharing" dan "shared economy". Mereka anti prinsip subsidi silang, hanya mengandalkan hitungan-hitungan finansial, mengabaikan dampak sosial dan ekonomis.
"Tidak memahami bahwa finansial hanya sub-sistem dari hitungan ekonomis. Pemerintah neoliberal mengabaikan prinsip "cost sharing" pada kebijakan harga BBM. Golongan menengah ke bawah (86 juta pengendara sepeda motor, 3 juta angkot dan 2,2 juta nelayan) harus membayar lebih mahal, sementara gol menengah atas tidak mengalami kenaikan harga," tandas Rizal Ramli, yang juga Tim Panel PBB ini. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... HTI Tolak Penghapusan Premium
Redaktur : Tim Redaksi