jpnn.com, JAKARTA - Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin (Kalsel) memperoleh penilaian kategori Terakreditasi Penuh pada tahun ini.
Pencapaian nilai akreditasi BBPPKS Banjarmasin merupakan yang terbaik di antara 5 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial lainnya di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos).
BACA JUGA: Kemensos Beberkan Progres Penyaluran Bansos Program Sembako 2021
Proses akreditasi dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap berbagai unsur lembaga diklat.
Pencapaian predikat Terakreditasi Penuh ditandai dengan penyerahan sertifikat dan SK akreditasi oleh Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) DR Syahabuddin, yang diwakili Kepala Pusat Diklat (Pusdiklat) Kesejahteraan Sosial (Kesos) Mulya Jonie kepada Kepala BBPPKS Banjarmasin Salahuddin Yahya, di Kantor BBPPKS Banjarmasin, Jumat (26/3).
BACA JUGA: Mensos Menyapa Pasutri PPKS dan Ajak ke Balai Mulya Jaya Jakarta
Dalam sambutan yang dibacakan Kepala Pusdiklat Kesos, Kepala BP3S berharap pencapaian yang baik ini menjadi pemacu untuk terus meningkatkan penyelenggaraan diklat kesos di regional Kalimantan.
“Masa pandemi tidak boleh kemudian membatasi ruang gerak. Jadikan pandemi sebagai titik tolak menggali berbagai upaya inovasi penyelenggaraan diklat, termasuk melalui metode e-learning,” kata Mulya Jonie.
BACA JUGA: PPKS: Terima Kasih Bu Risma Telah Mengubah Hidup Saya jadi Lebih Baik
Dalam kesempatan berbeda di Banjarmasin, Minggu (28/03), Salahuddin Yahya menyatakan, capaian ini merupakan hasil kerja sama dan kerja keras seluruh pegawai di lingkungan BBPPKS Banjarmasin, dan tentu saja berkat dukungan dan arahan Kepala BP3S DR Syahabuddin.
Menurut Salahuddin, capaian ini jangan membuat pegawai di lingkungan BBPPKS Banjarmasin berpuas diri.
“Justru ini momentum untuk makin meningkatkan kinerja dan inovasi. Tantangan kita ke dapan sangat kompleks,” katanya.
Dia menambahkan Kemensos mendapat mandat dari negara sebagai garda depan dalam mempercepat penurunan kemiskinan. “Untuk keperluan itu, penyiapan SDM penyelenggara kesos menjadi agenda strategis,” ungkapnya.
BBPPKS Banjarmasin dituntut siap menyediakan SDM Kesos dengan jumlah sesuai kebutuhan, kompetensi dan andal.
Penyiapan SDM kesos yang kompeten bukan pekerjaan mudah sejalan dengan beragam serta besarnya jumlah pendamping sosial dalam pendampingan program-program Kemensos.
Oleh karena itu, kata dia, pengembangan kapasitas SDM pendamping sosial tidak bisa ditangani melalui cara-cara diklat secara konvensional.
“Kami harus siap menyelenggarakan model-model diklat yang inovatif, di antaranya dengan model e-learning,” katanya.
Penyelenggaraan Diklat E-Learning diharapkan dapat menjawab tantangan akan kebutuhan akan percepatan tersedianya SDM pendamping sosial yang berkompeten dan andal dalam upaya penanganan dan layanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan efektif dan efisien dari segi biaya dan waktu.
Akreditasi lembaga kesos adalah penetapan tingkat kelayakan dan standarisasi lembaga diklat kesos yang didasarkan pada penilaian standar manajemen, SDM, program, serta sarana dan prasarana. Proses akreditasi diselenggarakan oleh Pusdiklat Kesos Kemensos RI beberapa waktu yang lalu.
Capaian nilai akreditasi BBPPKS Banjarmasin merupakan yang terbaik di antara 5 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial lainnya di lingkungan Kemensos RI.
Penilaian akreditasi tersebut terdiri dari beberapa unsur. Yakni, Pengelolaan Diklat Kesejahteraan Sosial dengan nilai 3.31, Sumber Daya Diklat Kesejahteraan Sosial dengan nilai 3.75, Program Diklat Kesejahteraan Sosial dengan nilai 3.98, dan Fasilitas Diklat Kesejahteraan Sosial dengan nilai 4.00. Dengan demikian, nilai akreditasi secara keseluruhan, yaitu 3.76.
Wilayah kerja BBPPKS Banjarmasin meliputi Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, atau meliputi 41 kabupaten/kota. (*/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy