jpnn.com, TANJUNGPINANG - Bea Cukai terus melakukan kerja sama dengan TNI dan aparat penegak hukum lainnya terhadap pengawasan terhadap masuk dan beredarnya barang ilegal.
Kasubdit Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana menyampaikan selain melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari masuknya barang-barang ilegal, sinergi dan operasi gabungan ini juga bertujuan mengamankan hak-hak negara.
BACA JUGA: Bea Cukai Lakukan Sosialisasi Ketentuan Cukai di 3 Wilayah Ini
Di Bintan, Bea Cukai Tanjungpinang melaksanakan operasi gabungan bersama Korem 033/Wira Pratama, Kodim 0315/Tanjungpinang.
Kemudian Subdenpom I/6-1 Tanjungpinang, Pomal Lanal Bintan, Polisi Militer Pangkalan TNI AU Raja Haji Fisabilillah dan Polres Bintan di Pelabuhan Roro ASDP Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau.
BACA JUGA: Bea Cukai Ngurah Rai Bantu Koordinasi Pengeluaran Alat Kesehatan WNA di Bali
Operasi gabungan yang dilaksanakan pada 13-19 Maret 2023 dengan melakukan pemeriksaan sarana pengangkut dan muatan yang berasal dari Batam tujuan Bintan atau sebaliknya.
Dalam operasi tersebut, para petugas turut memberikan edukasi terkait ketentuan tentang pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB).
"Harapannya kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan tersebut,” ujar Hatta.
Koordinasi juga dilakukan Kanwil Bea Cukai Bali, NTB dan NTT, Bea Cukai Ngurah Rai, dan Bea Cukai Denpasar dengan Korem 163/Wira Satya pada Rabu (5/4).
Audiensi dan pertemuan merupakan upaya meningkatkan kolaborasi antara Bea Cukai dan TNI dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Bali, khususnya pengamanan kegiatan internasional yang berlangsung di Bali.
Kanwil Bea Cukai Jatim I juga menerima kunjungan Korem 084/Bashkara Jaya pada Jumat (31/3) serta Wadanpomdam V Brawijaya pada Senin (3/4).
Kunjungan ini dilakukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum khususnya di wilayah Jawa Timur, sehingga dapat melindungi masyarakat dan mengamankan hak-hak negara dengan optimal sesuai perjanjian kerja sama (PKS) antara kedua pihak.
"Dengan saling bertukar pikiran mengenai proses bisnis serta tantangan antar instansi, diharapkan dapat mengoptimalkan sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,” pungkas Hatta. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi