jpnn.com, DEPOK - Bea Cukai memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah (pemda) terkait upaya pemberantasan rokok ilegal di daerah.
Salah satu bentuk kerja sama Bea Cukai dan pemda adalah dalam pengimplementasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT).
BACA JUGA: Bea Cukai Sosialisasikan Ketentuan Cukai Kepada Masyarakat di 2 Wilayah Ini
DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, DBH CHT digunakan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.
BACA JUGA: Waspadai Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai: Kenali Modusnya, Hindari Kerugiannya!
Dalam rangka menyosialisasikan ketentuan di bidang cukai dan memberantas barang kena cukai ilegal, Bea Cukai melakukan sinergi dengan Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemkot Bogor.
Sinergi tersebut dilakukan Bea Cukai Parepare dan Pemprov Sumsel dalam rapat koordinasi pemanfaatan DBH CHT yang dilaksanakan di Hotel Novotel, Kamis (20/7).
Rapat koordinasi diikuti Satpol PP kabupaten/kota se-Sulsel, serta Kantor Bea Cukai di lingkungan Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan.
Sementara itu, sebagai upaya mempertajam pemahaman Satpol PP Kota Depok, Bea Cukai Bogor hadir sebagai narasumber dalam kegiatan bertajuk 'Training of Trainer Pemberantasan Rokok Ilegal'.
Kegiatan ini berlangsung pada 17-18 Juli 2023 di Taman Bukit Palem Resort, Kabupaten Bogor.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar menyampaikan tujuan training of trainer adalah memberikan bekal yang cukup kepada anggota Satpol PP ketika operasi bersama pemberantasan rokok ilegal di lapangan.
“Materi yang disampaikan adalah tugas dan fungsi Bea Cukai, peran cukai dalam mendukung APBN, ketentuan cukai, ciri-ciri rokok ilegal, serta cara identifikasi rokok dan pita cukai ilegal,” beber Encep melalui keterangan, Selasa (25/7).
Encep menyampaikan program pemberantasan barang kena cukai ilegal juga dilakukan melalui pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal di peredaran atau tempat penjualan eceran, operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal, dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung kegiatan.
“Kami berharap kerja sama ini dapat memperkuat sinergi antarpemerintah sehingga dapat menekan peredaran rokok ilegal,” ujar Encep. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi