jpnn.com, JAKARTA - Tahun lalu, pelaksanaan APBN mencatatkan kinerja yang positif. Pendapatan negara melebihi target, belanja negara dilakukan secara optimal, khususnya untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional, serta pembiayaan anggaran yang efisien.
Hal itu menjadi modal positif untuk transisi menuju konsolidasi fiskal 2023.
BACA JUGA: Bea Cukai Sebut Sinergi Antarlembaga Bisa Tingkatkan Kinerja
Realisasi positif APBN 2021 ini, menurut Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto, merupakan buah kolaborasi pemerintah, stakeholder, dan masyarakat.
Nirwala menjelaskan, Bea Cukai menjadi salah satu instansi pemerintah yang berkontribusi dalam kelancaran realisasi pendapatan negara dengan mengumpulkan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 269 triliun atau 125,13 persen dari target APBN.
BACA JUGA: Bea Cukai Dorong Pelaku UMKM Ekspor Produk ke Pasar Internasional
"Dalam mewujudkan realisasi APBN, Bea Cukai mengoptimalkan empat tugas dan fungsi, yaitu mengumpulkan penerimaan negara, melindungi masyarakat, memfasilitasi perdagangan, dan mengasistensi industri dalam negeri," ungkapnya.
Nirwala menuturkan, pada 2021, Bea Cukai meningkatkan penerimaan yang optimal melalui kebijakan tarif cukai hasil tembakau, pengembangan layanan berbasis digital, dan penguatan kerja sama.
BACA JUGA: Bea Cukai Lepas Ekspor Perdana Nikel Hingga Anyaman Topi ke Mancanegara
Alhasil, instansi kepabeanan ini mencatatkan pertumbuhan signifikan di setiap komponen penerimaan, seperti bea masuk mencapai 117,22 persen, bea keluar 706,94 persen, dan cukai 108,62 persen dari target APBN.
Selain itu, Bea Cukai serius menjalankan fungsi perlindungan masyarakat dengan memperkuat pengawasan narkoba dan barang larangan pembatasan.
Kemudian, meningkatkan kerja sama internasional dan menaikkan kapasitas operasi laut untuk mencegah penyelundupan barang ilegal.
"Pada 2021, Bea Cukai menindak 1.334 kasus narkoba dan mengamankan 4.073 kilogram narkoba. Di bidang pengawasan cukai melalui Operasi Gempur, Bea Cukai tak hanya memberantas rokok ilegal untuk melindungi masyarakat, tetapi juga menjamin keberlangsungan industri rokok legal dalam negeri," kata Nirwala.
Selanjutnya, Bea Cukai melakukan sinkronisasi fasilitas fiskal, pemberian insentif fiskal untuk mendorong ekspor dan industri kecil dan menengah (IKM), serta pengembangan pusat logistik berikat (PLB) bahan pokok dan e-commerce.
"Sepanjang 2021, pandemi Covid-19 menjadi isu utama penyebab melemahnya perekonomian dunia. Namun, Bea Cukai tetap mendukung program pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan insentif fiskal di bidang kepabeanan dan cukai Rp 10,2 triliun,'' ujarnya.
Insentif fiskal ini digunakan untuk importasi alat kesehatan dan vaksin. Selain itu, membantu dunia usaha dengan memberikan fasilitas kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).
Nirwala menegaskan, optimalisasi tugas dan fungsi Bea Cukai tersebut tetap dilaksanakan tahun ini demi mendukung kelancaran pelaksanaan realisasi APBN 2022.
"Bukti nyata kesiapan Bea Cukai dalam mewujudkan realisasi APBN yang baik di tahun ini terlihat dari rencana kerja Bea Cukai 2022 yang fokus pada pengelolaan fiskal yang sehat, perlindungan masyarakat, dan penerimaan negara yang optimal," ujarnya.
Dia menyebutkan beberapa kegiatan strategis yang dilaksanakan Bea Cukai.
Di antaranya, pengembangan National Logistics Ecosystem (NLE) untuk meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia dan pembentukan Customs Narcotics Cyber Crawling Team (CNCCT) untuk mengungkap perdagangan gelap narkoba melalui media sosial.
Selain itu, pengembangan Ceisa 4.0 dengan mengedepankan sistem yang mengadopsi teknologi big data, artificial intelligence, dan risk management.
"Kami menyadari bahwa kami tetap membutuhkan dukungan dari masyarakat dan stakeholders untuk kelancaran realisasinya," ujarnya.
Nirwala mengatakan, masyarakat bisa aktif memberikan kontribusi langsung kepada negeri.
Terlebih bagi para pemuda yang memiliki pengaruh besar di negeri ini. Salah satu kanal yang disediakan Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai.
Nirwala menuturkan, APBN Week dilaksanakan pada 15-19 Februari 2022.
Kegiatan tersebut akan menjadi ajang bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam mendukung dampak positif realisasi pelaksanaan APBN melalui pemanfaatan media sosial.
"Kami berharap masyarakat dapat memahami anggaran dan mencintai negerinya," tutupnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi