JAKARTA - Penerapan Bea Keluar (BK) hingga 25 persen yang digunakan dalam ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dinilai sangat merugikan petani IndonesiaKarenanya, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta Presiden Susilo Bamang Yudhoyono (SBY) diminta memberi solusi bagi petani sawat agar tidak dirugikan dengan penerapan bea ekspor.
"Semua asosiasi harus bergabung dan duduk bersama membahas ini, lalu membuat political statements
BACA JUGA: SPBU Harus Amankan Stok BBM Dua Hari
Kemudian menemui dan menyampaikannya kepada Presiden RI SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, Red)," kata Sekjen Apkasindo Asmar Arsyad usai menjadi nara sumber dalam seminar bertajuk Petani Tercekik Bea Keluar (BK) yang digelar di ruang Bima Hotel Bidakara, Kamis (28/7) siang.Menurutnya, harus ada solusi dari pemerintah agar petani tak dirugikan atas kebijakan penerapan BK
Dia menjelaskan, pendapatan dari BK CPO yang disetorkan setiap bulannya ke negara mencapai Rp350 milia
BACA JUGA: Jelang Ramadhan, Pertamina Tambah Impor BBM
Namun dari pemasukan itu, pemerintah justru tak mengembalikannya untuk perbaikan infrastruktur, promosi minyak sawit, serta penelitian dan pengembangan produksi minyak sawit di Indonesia."Bagaimana petani di Indonesia bisa bangkit, sementara penggunaan dana yang disetorkan kepada pemerintah itu (BK CPO, Red) tidak jelas? Padahal sekarang kita butuh uang Rp50 triliun untuk peremajaan tanaman, untuk 1,5 juta hektare
BACA JUGA: Pertamina Akui Kewalahan Berantas Penyelewengan BBM
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertamina Stop BBM Bersubsidi Bagi SPBU Nakal
Redaktur : Tim Redaksi