jpnn.com, SAMARINDA - Pemprov Kaltim kembali menggulirkan program beasiswa bagi pelajar / mahasiwa berprestasi. Tiap tahunnya bakal ada ribuan mahasiswa yang akan menerima tunjangan tersebut.
Beasiswa ini merupakan program unggulan di bidang pendidikan bagi pasangan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. Program beasiswa itu diberi nama Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) dan mulai bergulir tahun depan.
BACA JUGA: Lukisan Figuratif Tertua di Dunia Ditemukan di Kaltim
Sekretaris Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2019–2023 Zaenal Haq mengatakan, terdapat perbedaan mendasar antara program BKT Isran - Hadi dengan Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) yang pernah diluncurkan mantan gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.
Program BKC diberikan secara stimulan dengan seleksi berkas setiap tahun, sementara BKT diberikan secara terus-menerus. BKT akan diberikan kepada siswa SMA/SMK hingga lulus di perguruan tinggi. Syaratnya, siswa harus memenuhi standar nilai yang sudah ditentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.
BACA JUGA: Pemprov NTB Berangkatkan 13 Penerima Beasiswa S2 ke Polandia
“Beasiswa tuntas sampai lulus. Nanti dievaluasi IPK (indeks prestasi kumulatif) dan moralitasnya. Sepanjang memenuhi akan terus dapat,” ungkap Zaenal.
Dipaparkan Zaenal, program BKT sudah termasuk biaya buku, biaya tinggal, dan biaya hidup di satu daerah. Semua akan ditanggung Pemprov Kaltim selama syarat dan ketentuan bisa dipenuhi penerima beasiswa tersebut.
BACA JUGA: 11 Ribu Mahasiswa Korban Bencana Dapat Beasiswa
“Jadi, beasiswa khusus ini bukan berdasarkan mampu atau tidak, tapi berdasarkan prestasi,” tambahnya.
Karena pembiayaan pendidikan BKT diberikan penuh secara terus-menerus hingga siswa lulus kuliah, maka pemberian beasiswa tidak akan banyak. Target Isran - Hadi untuk program BKT hanya untuk 6.500 orang per tahun.
Selain memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi, lanjut dia, Isran - Hadi juga menyiapkan program beasiswa penuh untuk kategori tidak mampu. Bahkan bagi kategori tidak mampu diberikan sejak bangku sekolah dasar. Program beasiswa ini juga akan masuk bagian dari BKT.
Dikatakan, tiap tahun, penerima beasiswa akan dievaluasi. Mulai prestasi hingga ekonomi kedua orangtuanya. Jika sudah mampu, maka beasiswa akan dihentikan dan dialihkan kepada yang lebih memerlukan. “Detail program BKT saat ini masih sedang disusun Disdikbud Kaltim,” tuturnya.
Disebutkan politikus PKS itu, Pemprov Kaltim akan memulai program BKT pada 2019 secara bertahap. Untuk melaksanakan program 100 persen, pemprov perlu menyusun peraturan gubernur (pergub) sebagai dasar hukum. “Isran-Hadi mau penerima BKT mengabdikan diri di Kaltim. Nanti bentuknya kontrak atau ikatan dinas masih dibahas,” bebernya.
Adapun, Pemprov Kaltim pada era kepemimpinan Awang Faroek Ishak selama 10 tahun telah menghabiskan anggaran APBD sebesar Rp 1 triliun untuk penyelenggaraan program beasiswa dari jenjang sekolah dasar hingga program strata 3 (S-3). Beasiswa dimulai sejak 2009 hingga 2018 itu diberi nama Beasiswa Kaltim Cemerlang.
Selama 10 tahun program tersebut bergulir, tercatat ada 205.951 orang yang menerima BKC dari berbagai jenjang pendidikan se-Kaltim. Beasiswa terdiri atas tiga jenis, yakni stimulan, biasa, dan penuh. Beasiswa juga diberikan untuk kategori mahasiswa dan siswa tidak mampu dan berprestasi.
Meski begitu, program andalan Awang Faroek Ishak itu mengalami masa surut menjelang akhir masa kepemimpinannya. Secara perlahan, anggaran BKC dihapuskan, hingga terakhir hanya dialokasikan untuk program beasiswa lanjutan.
Pengamat pendidikan dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Prof Susilo mengatakan, konsep yang diusung Isran-Hadi terbilang baru dan layak diapresiasi. Namun, harus didasarkan dengan data akurat. “Terobosan bagus karena pemberian beasiswa sampai lulus. Saya pribadi sangat setuju,” ungkap Prof Susilo.
Data akurat, sebut dia, memberi kepastian kepada siapa anggaran diberikan. Sehingga publik bisa menilai, bahwa pengelolaan BKT dilakukan transparan dan profesional. Bukan justru diberikan kepada pejabat maupun keluarganya yang tidak berhak menerima. “Masyarakat dan media harus mengawasi itu,” terangnya.
Selain itu, guru besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unmul itu juga memberi catatan terdapat beberapa kendala pemberian beasiswa yang selama ini sudah diberikan. Terutama terkait ketersediaan anggaran. Begitu pula dengan penganggaran beasiswa yang tidak sama dengan jadwal akademik setiap tahun.
“Pemprov Kaltim harus menghitung secara cermat dan matang. Jangan sampai beasiswa yang dialokasikan nanti tidak bisa disalurkan,” pungkasnya. (*/him/rom/k15)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buruh Usul UMP 2019 Rp 3 Juta
Redaktur & Reporter : Soetomo