jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati isu-isu global dan strategis, Imron Cotan menyoroti dengan dinamika politik dan ekonomi akhir-akhir ini.
Bahkan kata Imron, banyak laporan dan analisis dari lembaga pemantau demokrasi, menunjukkan penurunan indeks kebebasan di Indonesia.
BACA JUGA: Sikap Politik Rektor UMJ: Asalkan Bukan Gibran
“Banyak analisis menggambarkan kondisi yang mengkhawatirkan tentang pembatasan kebebasan sipil dan penegakan hukum yang cenderung diskriminatif. Perlu refleksi serius terhadap hal tersebut,” ujar pemerhati isu-isu global dan strategis, Prof Imron Cotan, dalam Webinar Nasional Moya Institute, Rabu (10/1).
Imron menambahkan, integritas Pemilu 2024 terus disorot masyarakat. Hal ini juga tercermin pada artikel-artikel yang diterbitkan oleh The New York Times, The Guardian, dan The West Australian beberapa hari belakangan ini.
BACA JUGA: Siti Atikoh Ganjar Melanjutkan Safari Politik di Lampung
Karena adanya politik dinasti Presiden Jokowi terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
“Pelolosan Gibran Rakabuming Raka oleh MK dalam kontestasi politik, dipandang banyak pihak menciderai semangat konstitusi,” urai Imron.
Imron meyakini capres yang mampu membawa Indonesia Emas 2045, adalah kontestan yang tidak punya rekam jejak pelanggaran HAM berat dan yang memanfaatkan isu primordial untuk mencapai tujuan politik.
Terpisah, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, Sirojudin Abbas mengatakan, masyarakat perlu melihat dari tiga pasangan calon itu di Pilpres. Misalnya saja meliha mana calon yang paling kecil risikonya bagi bangsa Indonesia.
“Saya kira yang tidak punya rekam jejak membangun ketegangan, termasuk identitas. Prabowo bermasalah di sektor HAM, karakternya yang cenderung impulsif, sangat berbahaya. Ganjar dan Mahfud relatif tidak punya catatan yang signifikan. Lebih logis pilihan disandarkan pada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ketimbang calon yang lainnya,” ungkapnya.
Pendiri Negarawan Center Johan Silalahi mengeluhkan Presiden Jokowi terkesan ikut campur di Pilpres 2024 ini. Karena itu dia menduga banyak pihak yang kecewa terhadap prilaku Jokowi ini.
“Dulu saya berjuang mati-matian menjadikan Presiden Jokowi dari bukan siapa-siapa menjadi seorang tokoh (from zero to hero). Sangat disayangkan justru dia saat ini ikut cawe-cawe dalam pilpres, yang berpotensi melanggar konstitusi.
Terkait banyaknya persoalan yang kini dihadapi bangsa, Johan berpendapat Ganjar dan Mahfud sebagai harapan baru.
“Untuk itu kami bertekad berjuang sekuat tenaga untuk menjadikan mereka sebagai pemimpin Indonesia paska-Jokowi agar Indonesia mampu mencapai masa depan yang gemilang,” cetusnya.
Ekonom Muhammadiyah Mukhaer Pakkanna, mengatakan, dalam bidang ekonomi, keadilan sulit tegak karena adanya sikap intoleransi ekonomi pemilik modal raksasa.
"Mereka yang memiliki kekuatan ekonomi akibat akumulasi modal di tangan segelintir orang yang justru minoritas secara populasi, harus sadar terhadap bahayanya eksplosi atau ledakan sosial jika ketidakadilan dan ketimpangan kekuatan ekonomi ini tidak terdistribusi dengan baik,” kata Mukhaer.
Di samping itu, Mukhaer menilai kegagalan pemerintah untuk menaikkan tingkat pendidikan SDM Indonesia yg mayoritas hanya lulusan SMP.
"Oleh karena itu, tidak heran industri yang berkembang hanya industri ekstraktif, yang lebih menggunakan otot daripada otak," pungkas Mukhaer.(mcr10/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul