jpnn.com - JAKARTA - Dalam dua tahun terakhir, isu penggusuran merupakan salah satu hal yang mewarnai pemberitaan di ibukota. Lebih dari 300 titik di Jakarta direncanakan akan mengalami penggusuran, termasuk Kampung Pedongkelan yang terletak di Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Rosdah sebagai tokoh masyarakat setempat mengaku khawatir dengan rencana penggusuran yang akan menimpa wilayahnya. Hal senada disampaikan juga Ahmad Sani sebagai Ketua RT 3 wilayah tersebut.
BACA JUGA: Bacalah, Pujian Bimbim Slank untuk Ahok
"Kami sudah berada di ujung tanduk. RT-RT lain sudah digusur. Kemarin, kami sebagai rakyat kecil tidak bisa berbuat apa-apa melawan bulldozer dan water canon," terang Sani dengan nada bergetar.
Keluhan warga tersebut disampaikan secara langsung kepada Calon Gubernur Anies Baswedan saat mengunjungi warga, pada Kamis (22/12).
BACA JUGA: Pilkada Semarak Sih, Tapi Isunya Itu Lho...
Anies yang sebelumnya blusukan di pemukiman padat tersebut kembali menegaskan pendekatan berbeda yang akan dilakukannya ketika diamanahkan memimpin Jakarta.
"Saya tegaskan bahwa penggusuran itu cara kuno. Cara yang banyak dilakukan sekarang adalah melakukan peremajaan kampung, peremajaan kota. Dilakukan pembenahan dan itulah cara modern. Bahasa kerennya adalah urban renewal, bukan dengan penggusuran," papar Anies.
BACA JUGA: Bimbim: Slank Nggak Mungkin Ninggalin Ahok
Isu penggusuran, imbuh Anies, membuatnya prihatin karena hal ini terjadi dalam kurun waktu 2 tahun, padahal sebelumnya isu ini tidak begitu terdengar. Karena itulah, Mantan Menteri Pendidikan ini menekankan prinsip keadilan yang akan dipegangnya dalam kepemimpinan.
"Kalau ada keputusan yang sulit maka harus dilakukan dialog. Tidak bisa dengan hanya mengirimkan surat perintah penggusuran. Dan juga harus ada solusi. Sebagian keputusan itu sulit, tapi bisa dilakukan dialog. Kita ingin perlakukan warga Jakarta sebagai manusia bukan benda mati," ujar Anies.
Karena itulah, Anies berencana untuk melakukan moratorium atas rencana penggusuran dalam tata kelola kota Jakarta. Penundaan ini diharapkan akan memberikan waktu bagi pemerintah untuk menimbang ulang perencanaannya.
"Pemerintah harus berhenti dulu, melihat lagi. Dari lebih 300 titik itu, kita harus melihat satu satu. Jangan sampai ketidakadilan hadir di kota ini," tegas Anies.
Selain menanggapi aspirasi masyarakat, Anies sebelumnya mengunjungi Ponimah (54), salah seorang warga di wilayah tersebut yang menderita kelumpuhan akibat kecelakaan dua tahun silam dan kurang mendapatkan perawatan intensif.
"Setelah dipasang (besi) ini, saya tidak dilayani lagi. Karena BPJS tidak mampu membiayai terkait perawatan," terang Ponimah.
Kurang adilnya perhatian pemerintah atas pelayanan masyarakat yang kurang mampu menjadi salah satu perhatian Anies, khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Ponimah menjadi salah satu contoh nyata bagaimana ketidakadilan di sektor kesehatan terjadi di Ibukota.
"Kita akan kembalikan keadilan. Keadilan harus hadir kembali di kota ini," tutup Anies. (prs/rmol)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jimly Ragu Tingkat Partisipasi Pemilih Bakal Tinggi
Redaktur : Tim Redaksi