jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tidak setuju Gubernur Anies Baswedan meminta kembali commitment fee Formula E senilai Rp 560 miliar. Pasalnya, pembayaran uang tersebut berdasarkan kontrak yang harus dihormati.
Sikap PKS ini menanggapi usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meminta Pemprov DKI Jakarta menarik commitment fee Formula E yang telah dibayarkan sebesar Rp 560 Miliar.
BACA JUGA: Demokrat Setuju Desakan PSI Minta Anies Tarik Rp 560 M Commitment Fee Formula E
“Ini event internasional jadi harus dilakukan secara profesional. Soal commitment fee dan lain-lainnya harus didasarkan pada klausul perjanjian yang disepakati,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Suhaimi, Senin (4/5).
Suhaimi mengatakan, saat ini pihaknya masih akan menunggu hasil kajian dari tim gubernur terkait commitment fee Formula E. Apakah mungkin untuk dikembalikan atau tidak.
BACA JUGA: Demi Rakyat, PSI Desak Anies Baswedan Tarik Rp 560 Miliar Commitment Fee Formula E
“Termasuk dalam hal terjadi force majeure seperti corona ini dicermati klausulnya,” tutupnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI memangkas proyeksi anggaran menjadi Rp 47 triliun akibat perekonomian melambat terkena dampak pandemi Covid-19. Di sisi lain, Pemprov DKI telah membayarkan commitment fee Formula E dengan total Rp 560 miliar.
BACA JUGA: Pemprov DKI Sudah Habiskan Rp 200 M untuk Formula E 2021, PSI: Itu Bisa Beli 1,3 Juta Paket Sembako
Menyikapi hal ini, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan agar segera menarik kembali uang commitment fee yang telah dibayarkan kepada pihak Formula E Operations Limited (FEO).
Informasi pembayaran commitment fee Formula E itu bisa diakses dari laman dashboard-bpkd.jakarta.go.id. Rinciannya, pembayaran Rp 360 miliar dilakukan pada bulan Desember 2019 untuk gelaran tahun 2020 dan Rp 200 miliar pada Februari 2020 untuk tahun 2021.
“Pak Gubernur harus berani menarik kembali uang commitment fee Formula E. Acara tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan karena pandemi Covid-19, sehingga setidaknya bisa tarik dulu uang pembayaran Rp 360 miliar,” kata Anthony Winza Probowo, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil