jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjelaskan soal perbedaan sikap partainya terkait deklarasi capres Partai NasDem Anies Baswedan dengan capres Gerindra, Prabowo Subianto.
Dia menyinggung pernyataan politikus senior Nasional Demokrat (NasDem) Zulfan Lindan yang menyebutkan Anies antitesis Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: 5 Tahun Anies Baswedan, PDIP Bilang Kerja 0 Persen
"Karena antitesis. Bayangkan ketika itu disampaikan sebagai suatu antitesa kepada Pak Jokowi yang sedang menjabat dan sedang didukung oleh partai politik termasuk NasDem," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (13/10).
Dia menyebutkan pernyataan antitesis itu akan menciptakan kerumitan dalam pemerintahan.
BACA JUGA: Program OK OCE Anies Jauh dari Target, PDIP: Rohnya Sudah Dibawa Sandiaga Uno
"Yang dibahas presiden dengan menteri itu berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara. Kalau itu bocor ke "antitesisnya" bagaimana?. Jadi, aspek etika menimbulkan persoalan tata pemerintahan yang serius," lanjutnya.
Tak hanya itu, Hasto juga menanyakan program Presiden Jokowi yang mana akan dilanjutkan oleh NasDem yang mengusung Anies Baswedan.
BACA JUGA: Nasib Zulfan Lindan yang Bilang Anies Antitesis Jokowi, Hmmm
Dia lantas menyinggung janji kampanye Anies Baswedan saat maju pada Pilgub DKI Jakarta 2017.
"Dari 23 janji kampanye, hanya lima yang dijalankan dan mana yang menjalankan program Pak Jokowi dilevel gubernur?" ujarnya.
Hasto juga menyinggung soal normalisasi sungai Ciliwung oleh Pemda DKI Jakarta.
"Pak Basuki (Menteri PUPR, red) baru saja mengeluh ketika normalisasi sungai Ciliwung, pembebasan lahan tidak dilakukan oleh pemerintah daerah padahal ada Rp 315 triliun anggaran selama lima tahun Pak Anies," ungkap.
Hasto menegaskan Anies Baswedan sudah menjadi antitesis Jokowi sejak menjabat sebagai gubernur.
"Ini hal yang kemudian dikritisi oleh PDIP. Nah, Pak Prabowo tidak pernah berbicara antitesis, Gerindra tidak pernah berbicara itu. Jadi, kami fair apa yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan secara politik, dan akademis," pungkas Hasto.(mcr8/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Kenny Kurnia Putra