jpnn.com - JAKARTA--Asisten Deputi bidang Perumusan Kebijakan Pengadaan SDM dan Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Arizal mengungkapkan, masih banyak daerah yang belanja pegawainya lebih dari 50 persen dari total APBD. Bahkan ada yang lebih dari 60 persen.
"Pada penerimaan CPNS 2014, ada sejumlah daerah yang tidak disetujui permintaan tambahan PNS oleh KemenPAN-RB. Walaupun diusulkan jumlah pegawai, tetapi karena sudah kelebihan, tidak kam setujui,” ujarnya di Jakarta, Jumat (4/3).
BACA JUGA: Komentar Fadli Zon soal Deponering Kasus AS dan BW
Dikatakan, daerah yang belanja pegawainya sudah besar, seharusnya menata kembali organisasi pemerintahannya. Kalau daerah tersebut tetap merasa kurang pegawai, itu artinya ada penempatan dan jabatan yang tidak efektif.
“Jangan sampai penempatan orang itu asal ada jabatan saja, tetapi kerjanya juga harus jelas,” tegasnya.
BACA JUGA: Gerhana Matahari Total, Hewan-hewan akan Mengeluarkan Bunyi Aneh
Ditambahkan Arizal, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar porsi belanja pembangunan dalam APBD lebih besar dari belanja pegawainya. Untuk saat ini, rata-rata belanja pegawai mencapai 33,8 persen.
“Presiden ingin ini menjadi 25 persen saja, agar anggaran pembangunan infrastruktur bertambah banyak," pungkasnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Mengagetkan! Pengakuan Penumpang Kapal Ravelia soal Alarm
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kantongi Deponering, Abraham Samad Berterima Kasih ke Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi