Begini Cara Honorer K2 Cari Dana untuk Aksi di Jakarta

Sabtu, 03 November 2018 – 06:11 WIB
Syahrial dan Said Amir saat orasi di depan puluhan ribu massa honorer K2 di depan Istana Negara, 30 Oktober 2018. Foto: Mesya/JPNN.com

jpnn.com - Puluhan ribu honorer K2 (kategori dua) sukses menunjukkan kekuatannya lewat aksi unjuk rasa besar-besaran 30 Oktober 2018. Mereka mengumpulkan dana dengan beragam cara untuk biaya ke Jakarta.

Mesya Mohamad, Jakarta

BACA JUGA: Moeldoko: Honorer K2 Bukan soal Suara di Pilpres

Selama 30 tahun mengabdi menjadi tenaga pendidik dan kependidikan honorer K2 (kategori dua) di Surabaya tidak membuat Eko Mardiono patah semangat. Eko yang juga koordinator wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Jawa Timur ini berkali-kali memimpin aksi untuk menyuarakan tuntutan agar diangkat menjadi PNS.

Ada harapan besar digantungkan Eko, demo besar-besaran honorer K2 pada 30 dan 31 Oktober bisa membawa hasil. Hasil yang memberikan kesejukan hati honorer K2 hingga lupa dengan pengorbanan bertahun-tahun untuk mendapatkan pengakuan pemerintah.

BACA JUGA: Honorer K2 Ancang – ancang Tempuh Jalur Hukum

Ya, setiap hendak menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, honorer K2 yang sudah minim gajinya harus susah payah mencari sokongan dana. Memang, setiap anggota FHK2I dimintai uang partisipasi. Namun, jumlahnya tidak ditentukan karena gaji honorer K2 tak seberapa.

Eko masih beruntung karena bekerja di Surabaya. Setiap bulannya mereka mendapatkan gaji di kisaran Rp 3 juta sampai Rp 3,6 juta.

BACA JUGA: Terungkap Alasan Mengapa Presiden tak Temui Honorer K2

Dalam aksi 30 dan 31 Oktober, mereka menggalang semacam patisipasi atau keikhlasan dana perjuangan ke Jakarta.

"Kalau saya uang gaji bulan ini tidak saya berikan kepada istri. Dengan persetujuan istri yang sangat mendukung perjuangan ini. Anak-anak juga. Artinya siap tidak punya belanja dalam satu bulan," tutur Eko usai aksi demo nasional FHK2I, baru-baru ini.

Eko yang masuk Tim 9 FHK2I ini menambahkan, mungkin Surabaya tidak separah daerah lain karena gaji yang diterima sudah cukup. Mereka pun ringan hati berpartisipasi untuk keberangkatan teman-temannya ke Jakarta. Ada yang Rp 20 ribu, Rp 50 ribu, Rp 150 ribu hingga Rp 300 ribu.

Namun, tidak demikian dengan honorer K2 di pelosok-pelosok Jawa Timur. Uang Rp 100 ribu itu sama dengan separuh gaji mereka.

"Kemarin itu banyak honorer K2 yang datang karena keinginan mereka untuk berjuang di Jakarta. Mereka enggak eman-eman menyerahkan seluruh gajinya yang tidak seberapa demi perjuangan mendapatkan status PNS," tuturnya.

Banyak juga di antara honorer K2 menjual ternaknya, menggadaikan motor dan barang lainnya. Seperti pengakuan Said Amir, Korwil FHK2I Maluku Utara. Dia menggadaikan motor satu-satunya untuk perjuangan demi mendapatkan hak PNS. Terpaksa itu dilakukan karena biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 10 untuk untuk sekali makan untuk menu paling irit di Jakarta dan nginap selama 4 hari.

Syahrial, korwil FHK2I Sumsel juga memilih minta dana iuran setiap anggota dan dikoordinir oleh Korda setiap kabupaten/kota. Berapa besarnya tergantung kebutuhan honorer K2.

Sedangkan Said Syamsul Bahri, sekjen FHK2I Riau, selain mengandalkan iuran antar anggota, ada juga dibantu anggota DPRD.

"Demi perjuangan teman-teman rela gadaikan apa yang dimiliki demi menjadi PNS dan minta keadilan," ucapnya.

Saat aksi 30 dan 31 Oktober, banyak di antaranya yang tidur di jalan depan Istana Negara, masjid, dan bus. Namun, sayang seribu sayang, Presiden Jokowi tidak berkenan menerima langsung delegasi honorer K2.

"Seharusnya pemerintah paham dengan kondisi para honorer. Bukan malah ditekan. Semut saja kalau diinjak akan menggigit. Apalagi manusia, yang sudah tertekan secara psikologisnya. Tentunya akan melawan dengan segala kemampuan yang dimiliki," tandasnya.

BACA JUGA: Moeldoko: Honorer K2 Bukan soal Suara di Pilpres
BACA JUGA: Terungkap Alasan Mengapa Presiden tak Temui Honorer K2

Walaupun demo nasional ini tidak berbuah manis, mereka masih berharap dan optimistis akan menjadi PNS. Bila pemerintah yang sekarang tidak care kepada honorer K2, masih ada harapan untuk pemimpin berikutnya.

"Kalau Presiden SBY bisa yang lainnya tentu bisa. Kalau dibilang kendala UU ASN, bisa diubah dalam sekejap bila presidennya mau. Nyatanya kami diarahkan jadi pegawai kontrak makanya kami menolak," tegas Said. (esy/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer K2 Tagih Janji Jokowi, Moeldoko: Janji di Mana?


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler