jpnn.com, BOGOR - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah sudah punya skema yang bijaksana untuk menyelesaikan masalah honorer K2 (kategori dua).
Ini disampaikan Moeldoko saat ditanya mengapa Presiden Joko Widodo maupun menteri tidak ada yang menemui perwakilan honorer K2 ketika mereka menggelar demonstrasi dan menginap di seberang Istana Merdeka, 30-31 Oktober lalu.
BACA JUGA: Honorer K2 Tagih Janji Jokowi, Moeldoko: Janji di Mana?
"Sebenarnya bukan enggak mau nerima, sama-sama padat semua (agendanya) kemarin. Ya sebenarnya kan secara umum skemanya sudah ketemu, ada melaui tes, standarnya seperti itu," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (2/11).
Bagi honorer K2 yang sudah mengikuti tes CPNS namun tidak lulus, masih ada skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
BACA JUGA: Honorer K2 Setop Demo Lagi, Mending ke TPS, Coblos Prabowo
Kalau tidak lulus juga, opsi terakhir adalah pendekatan kesejahteraan dari pemerintah daerah masing-masing. "Saya pikir skema itu sudah yang bijaksana," jelas mantan Panglima TNI ini.
BACA JUGA: Menkeu Diminta Menyiapkan Mekanisme Pencairan Dana Kelurahan
Saat disinggung tentang keberatan honorer K2 mengenai batas usia 35 tahun bagi yang ikut tes CPNS, Moeldoko menyatakan aturannya memang begitu.
BACA JUGA: Honorer K2 Tagih Janji Jokowi, Moeldoko: Janji di Mana?
"Nanti kalau semuanya permisif (pada aturan), kita mau korbankan untuk sekian puluh tahun nanti tenaga kerja kita yang mengabdi di birokrasi. Kalau enggak optimum, masyarakat yang marah," jelasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra Prihatin Honorer K2 Tidur di Seberang Istana
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam