jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah tidak melihat persoalan honorer K2 (kategori dua) dalam konteks dukungan suara di Pilpres 2019 untuk Presiden Joko Widodo yang juga calon presiden petahana.
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan persoalan honorer K2 bukan gorengan politik yang dapat berpengaruh terhadap elektabilitas di Pilpres 2019.
BACA JUGA: Kasus Novel Jalan di Tempat, Istana: Tanya Kapolri
"Bukan itu, menurut saya bukan soal butuh suara (honorer K2 di Pilpres). Menurut saya lebih ke urusan negara," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Jumat (2/11).
Dia mengatakan bahwa pemerintah sudah mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan persoalan honorer K2. Bahkan telah dibahas dalam rapat terbatas di Kabinet Kerja.
BACA JUGA: Honorer K2 Ancang – ancang Tempuh Jalur Hukum
"Sudah ada langkah-langkah di sidang terbatas, kabinet terbatas, sudah (melakukan) langkah-langkah nyata, riil. Kecuali didimkanin, negara enggak hadir, tapi ini negara hadir," jelas mantan Panglima TNI itu.
Terkait opsi dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang juga ditolak oleh para honorer, Moeldoko mengatakan perbedaan pendapatan antara skema itu dengan Aparatur Sipil Negara (ASN relatif sama.
BACA JUGA: Terungkap Alasan Mengapa Presiden tak Temui Honorer K2
"Hampir relatif sama, hanya by contract, kayak saya di KSP kan PPP. Jadi kerjanya by contract," tandas dia. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer K2 Tagih Janji Jokowi, Moeldoko: Janji di Mana?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam