jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama pemerintah pusat telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di dalam sidang Paripurna di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (17/9).
Atas pengesahan tersebut, struktur organisasi lembaga antirasuah bertambah dengan adanya Dewan Pengawas. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 21 revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
BACA JUGA: Syarat Menjadi Anggota Dewan Pengawas KPK
"Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas, Dewan Pengawas yang berjumlah lima orang, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi," tulis Pasal 21 revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Nantinya Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas, presiden bakal membentuk panitia seleksi. Ketentuan tersebut seperti diatur dalam Pasal 37E ayat 2.
BACA JUGA: Gerindra Cuma Tidak Setuju Dewan Pengawas KPK Ditunjuk Presiden
Setelah terbentuk, panitia seleksi mengumumkan penerimaan calon. Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 hari kerja.
Kemudian panitia seleksi akan mengumumkan ke publik nama calon-calon Dewan Pengawas. Penyampaian ke publik bertujuan untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon Dewan Pengawas.
BACA JUGA: Jokowi Berwenang Penuh Membentuk Dewan Pengawas Pertama di KPK
Setelah mendengarkan pandangan publik, panitia seleksi menentukan nama calon Dewan Pengawas dan menyampaikannya ke Presiden Republik Indonesia.
Mendapat laporan panitia seleksi, Presiden RI akan mengonsultasikan nama calon Dewan Pengawas ke Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah konsultasi, Presiden RI lantas menetapkan Dewan Pengawas terpilih.(mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan