jpnn.com - JAKARTA - Perusahaan-perusahaan pemegang izin pengelolaan hutan tanaman industri dinilai mampu mendorong upaya preventif kebakaran hutan pada musim kemarau mendatang.
Salah satunya dengan melibatkan peran aktif masyarakat dengan membangun kewaspadaan dan deteksi dini keberadaan titik api.
BACA JUGA: Mayat Itu Memang Santoso, Ini Hasil Identifikasi Polisi
Salah satu wujud partisipasi masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan melalui program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Di Riau sendiri, terdapat 11 desa yang sudah masuk dalam program DMPA dari total target 35 desa pada tahun ini.
"Program Ini penting untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di masa mendatang. Apalagi seluruh konsesi APP dikelilingi 799 desa, 141 darinya berada di dalam dan 658 lainnya di sekitar konsesi," ungkap Head of Social & Security SMF Agung Wiyono dalam keterangan persnya, Selasa (19/7).
BACA JUGA: Calon Komisioner KPI: Batasi Pemilik Tampil diTelevisi
Program tersebut ditargetkan untuk mencapai 500 desa di lima wilayah, yaitu Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatra Selatan pada 2020. Sisa jumlah desa di provinsi lainnya yang menjadi target program itu adalah Jambi (15 desa); Kalimantan Barat (lima desa); Kalimantan Timur (lima desa); dan Sumatra Selatan (20 desa).
Di sisi lain, pihaknya juga menggelar sosialisasi deteksi dini kebakaran hutan dan lahal (karhutla) melalui program pengelolaan api, pelatihan regu pemadam dan patroli serta posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
BACA JUGA: Ini Dia 9 Komisioner KPI Pilihan DPR
Masyarakat juga dilatih menjalani usaha lain, dari tani kelapa sawit ke hortikultura melalui program DMPA. Tak kurang dana hingga USD 10 juta digelontorkan demi mendukung program tersebut.
"Kami mencari varietas untuk agro forestry yang return-nya bisa lebih tinggi daripada sawit. Ini diharapkan dapat membantu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, mengingat komoditas kelapa sawit tak lagi menjanjikan karena harganya yang terus menurun," sambungnya.
DMPA menggandeng lembaga-lembaga desa, seperti kelompok usaha tani, koperasi, dan badan usaha milik desa (BUMDes).
"Kami berharap ini juga dapat mencegah konflik yang ada antara masyarakat dan perusahaan," kata Jeffri Nurhalim, perwakilan Social and Security SMF Jakarta.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Misteri Rp 700 Juta di Mobil Panitera dan Kasus Bang Ipul
Redaktur : Tim Redaksi