jpnn.com, JAKARTA - Isu gender muncul karena ada ketimpangan yang mengakibatkan diskriminasi terhadap pihak tertentu dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran, dan penghargaan.
Karena itu, pemerintah menyusun strategi pengarusutamaan gender (PUG) yang dimasukkan ke perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di seluruh aspek kehidupan serta pembangunan nasional.
BACA JUGA: Puluhan Ribu Benih Lobster Gagal Diselundupkan, Nominalnya Wow, Bravo, Bea Cukai!
PUG digunakan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan lewat kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan masyarakat berdasarkan latar belakang.
Misalnya, jenis kelamin, usia, kondisi, fisik, sosial-ekonomi, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.
BACA JUGA: Tentara AS dan Atlet Difabel Dapat Fasilitas dan Layanan Ini dari Bea Cukai
PUG menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.
Di Bea Cukai, PUG mendapat perhatian khusus. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana mengatakan pihaknya terus meningkatkan komitmen dan menerjemahkan PUG dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.
BACA JUGA: Bea Cukai Sumbagtim Gagalkan Penyulundupan 71.150 Benih Lobster
Selain itu, instansi ini berupaya meluruskan konsep yang kerap disalahartikan masyarakat yang menyatakan gender sama dengan jenis kelamin.
Gender didasarkan pada perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang perlu dikelola agar tak menjadi penghalang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pembangunan nasional.
Strategi PUG yang diadopsi Bea Cukai tidak hanya berfokus pada kesetaraan laki-laki dan perempuan, tetapi juga kelompok sosial lainnya, seperti lansia, anak, kaum disabilitas, dan mereka yang berkebutuhan/kesulitan khusus.
PUG ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses tiap penduduk.
"Bea Cukai menghasilkan kebijakan yang bersifat layanan dan mengurangi kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan. Melalui kebijakan responsif gender, Bea Cukai berkomitmen mewujudkan kesetaraan," ujarnya, Senin (1/8).
Implementasi PUG di Bea Cukai sudah dimulai sejak 2015 melalui kegiatan pembinaan oleh kantor pusat Bea Cukai kepada seluruh satuan kerja vertikalnya.
Instansi ini juga telah melakukan analisis kesenjangan gender melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, baik kepada pihak eksternal maupun internal.
Salah satu program yang menjadi implementasi PUG di Bea Cukai ialah pengembangan sistem National Logistic Ecosystem (NLE) yang berhasil memperlancar akses arus lalu lintas barang, informasi, dan dokumen dalam ekosistem logistik.
"Sistem logistik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir mempermudah para pelaku usaha melakukan ekspor dan impor karena semua pekerjaan bisa dilakukan dari mana saja, bahkan melalui gawai masing-masing,’’ ucapnya.
Jadi, tidak perlu datang ke pelabuhan. Bea Cukai bisa menghilangkan stigma di dunia usaha bahwa hanya laki-laki yang bisa keluar masuk pelabuhan untuk mengurus logistik.
‘’Saat ini, semua pelaku usaha, termasuk perempuan dan yang berkebutuhan khusus, bisa mendapatkan akses yang sama dan berpartisipasi di dalam kegiatan ekspor dan impor," ungkap Hatta. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi