Begini Penjelasan Marwan Soal Desa Membangun Indonesia

Selasa, 22 Desember 2015 – 23:36 WIB
Marwan Jafar/ dok JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar  menjabarkan konsep Tri Sakti yang digagas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan berbagai program nyata. 

Salah satunya dengan mengambil inisiatif membangun konsensus nasional yang melibatkan kelompok masyarakat sipil, organisasi profesi, kelompok akademisi, dan pemerintah daerah hingga melahirkan gerakan nasional Desa Membangun Indonesia.

BACA JUGA: Kapolri : Indonesia Tidak Mungkin Jadi Bagian ISIS

“Desa Membangun Indonesia adalah gerakan nasional untuk menjadikan desa yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, bermartabat secara budaya, dan mandiri secara ekonomi. Desa Membangun Indonesia harus menjadi paradigma dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” ujar Marwan Selasa (22/12).

Menurut Marwan, gerakan nasional Desa Membangun Indonesia merupakan ikhtiar bersama para elemen bangsa untuk mengawal implementasi UU Desa. Lahir saat digelar rembuk nasional beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: Menteri Yuddy Sebut Integritas Sudah Melekat di BIN

"Kegiatan tersebut berhasil merumuskan sembilan agenda dasar. Di antaranya, pembaruan agraria dan penataan ruang yang berkeadilan harus menjadi landasan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa," ujarnya.

Rembuk Nasional juga merumuskan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus berbasis pada keadilan sosial ekologis untuk menjamin keselamatan masyarakat dan keberlanjutan kawasan pedesaan.

BACA JUGA: Bos Lion Air Belum Akui Krunya yang Ditangkap BNN

"Kemudian, bahwa transformasi perekonomian desa harus diwujudkan melalui lumbung ekonomi desa. Yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam produksi, distribusi, dan melindungi sumber daya ekonomi desa," ujar Marwan.

Marwan juga mengatakan, rembuk nasional ‎ merumuskan perlunya partisipasi masyarakat yang berkualitas dan peningkatan kualitas demokrasi desa, harus dijaga guna melahirkan kepemimpinan muda di desa.(gir/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tahun Depan, PSO Kereta Naik Jadi Rp1,8 triliun


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler