jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam Ministerial Dialogue 2 bertajuk Sustainable Recovery Through Reforms and Collective Action menjelaskan upaya Indonesia dalam mengelola sumber daya air secara berkelanjutan.
Siti Nurbaya memaparkan upaya tersebut kepada delegasi internasional yang hadir dalam kegiatan Sector Ministers’ Meeting 2022 Sanitation and Water for All (SWA) di Jakarta, Rabu (18/5).
BACA JUGA: KLHK Sebut Bali Jadi Contoh dalam Pelestarian Alam lewat Seni
Menteri Siti menjelaskan, sumber daya air (SDA) sama pentingnya dengan sumber daya lahan.
Indonesia mempertimbangkan kesesuaian konfigurasi lanskap dengan kondisi biofisik dan aspek sosial ekonomi dalam mengelola SDA.
BACA JUGA: Menteri LHK Ajak Masyarakat dan Jajaran KLHK untuk Tetap Semangat Bela Negara
"Tata kelola lanskap harus ditangani untuk memastikan kesinambungan penyediaan air bersih yang cukup dan kualitasnya baik," ujar Siti.
Pihaknya memprakarsai berbagai program pencegahan dan perbaikan stabilitas lanskap melalui pendekatan berbasis ekosistem untuk menjamin ketersediaan air sesuai dengan dimensi ruang dan waktu.
BACA JUGA: Penjelasan Menteri LHK Soal Zero Deforestation dan FoLU Net Carbon Sink
Siti menuturkan, pengelolaan SDA di Indonesia harus didukung aspek kelembagaan yang meliputi nilai, regulasi, partisipasi organisasi, dan keterlibatan publik.
"Dalam budaya kami, sangat menganjurkan menggunakan air dengan bijak, seperti tecermin dalam regulasi negara, program dan peran serta masyarakat," ungkapnya.
Menurut Siti, air menjadi faktor utama dalam menghitung daya dukung penilaian lingkungan strategis serta membangun ketahanan pangan dan energi.
Menteri LHK Siti juga mengingatkan untuk mengelola ancaman terhadap pasokan dan kualitas air dalam menghadapi dunia yang makin urban, degradasi bentang alam, dan tantangan atas perubahan iklim.
Karena itu, pihaknya berkomitmen memulihkan lahan terdegradasi dengan meluncurkan Indonesia Forestry and Other Land Use (FoLU) Net-Sink 2030.
Siti menyatakan, Indonesia memiliki akumulasi pengalaman dalam program rehabilitasi hutan dan lahan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat lokal serta kerja sama internasional.
"Target rehabilitasi hutan dan lahan Indonesia sangat masif. Ada 108 DAS kritis yang harus direstorasi, 15 danau prioritas, 65 waduk, 100 mata air, kawasan rawan bencana yang cukup besar, kawasan rawan kebakaran, dan tanah terdegradasi di 34 provinsi," ucap Siti.
Delegasi dari Bangladesh, Malawi, Nepal, dan Suriname hadir dalam diskusi itu. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi