jpnn.com, JAKARTA - Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memberikan saran agar masyarakat terhindar dari dampak inflasi global.
Menurutnya, pemerintah bisa memanfaatkan instrumen fiskal untuk melindungi masyarakat dari tekanan inflasi.
BACA JUGA: Inflasi Mengancam, Waspada Kurs Rupiah Makin Enggak Karuan
"Pemerintah perlu mendukung sektor-sektor usaha yang prioritas yang memiliki dampak luas ke masyarakat," ujar Josua di Jakarta, Kamis (28/7).
Josua mengatakan kebijakan fiskal pemerintah itu bisa disalurkan juga melalui berbagai program perlindungan sosial (perlinsos), subsidi, serta tidak menaikkan harga BBM dan listrik.
BACA JUGA: Kemenkeu: Inflasi 2022 Berpotensi Mencapai 4,5 Persen
"Perlu diteruskan untuk terus mendorong aktivitas pelaku usaha," katanya.
Josua juga menilai kondisi fiskal Indonesia yang kuat dengan surplusnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat digunakan untuk meredam berbagai dampak inflasi.
BACA JUGA: Masih Dibayangi Ancaman Inflasi, tetapi Rupiah Hari Ini Tak Mengecewakan
Saat ini, tekanan terhadap inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah akan menyebabkan harga bahan baku naik sehingga berdampak terhadap naiknya beban bagi pelaku usaha.
Oleh karena itu, ia menegaskan pemerintah juga harus lebih memperhatikan pelaku usaha yang memproduksi produk-produk lokal.
Dia menyebut hal itu dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor pada saat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD.
"Sehingga neraca dagang dan neraca transaksi berjalan akan lebih sustain," ujar Josua.
Selain itu, menurut Josua, pemerintah juga harus menyiapkan kebijakan untuk mengantisipasi melandainya harga komoditas unggulan Indonesia seperti Crude Palm Oil (CPO) dan batu bara di pasar global.
"Pemerintah perlu menyiapkan langkah tertentu apabila harga komoditas unggulan CPO dan batu bara sudah melandai, sementara harga minyak mentah masih naik," ujar Josua.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hingga semester I-2022 ini, APBN masih tercatat surplus sebesar Rp73,6 triliun.
Besaran surplus ini setara dengan 0,39 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul