Begini Strategi Pemerintah untuk Membantu UMKM

Jumat, 12 Maret 2021 – 17:05 WIB
Presiden Jokowi berbincang dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Negara beberapa waktu lalu. Foto: Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemulihan ekonomi harus dimulai dari sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Saat ini sektor tersebut berkontribusi sebesar 61 persen atas PDB dari 42,2 juta UMKM yang terlibat.

BACA JUGA: Perpres Baru dari Pak Jokowi Bisa Bantu Memajukan UMKM

 Airlangga menjelaskan, pemerintah mendorong peningkatan daya saing UMKM melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia atau BBI.

Menurut Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN itu, gerakan tersebut bekerja sama dengan platform ecommerce.

BACA JUGA: Cerita Mantri BRI Hendri, Salurkan Stimulus PEN hingga Dampingi UMKM di Daerah 3T

Pada di 2020, gerakan itu berhasil mencapai target onboarding sebanyak 3,7 juta unit UMKM.

“Potensi digitalisasi Indonesia akan dimaksimalkan dan diproyeksikan yang mana nilai ekonomi digitalnya di tahun 2025 sebesar Rp 124 miliar. Pada 2020 juga sudah mencapai 44 juta USD," ujar Airlangga dalam webinar bertajuk Meningkatkan Daya Saing UMKM: Arah dan Strategi Pengembangan dan Pemberdayaan yang diselenggarakan KPCPEN di Gedung Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rabu (10/3).

Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program vaksinasi yang secara bersamaan diberlakukan PPKM berbasis mikro untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Berbagai stimulus juga dilakukan pemerintah bagi UMKM, seperti subsidi bunga UMKM, bantuan produktif usaha mikro, subsidi IJP, penempatan dana pada bank umum, dan insentif pajak untuk restrukturisasi kredit dan dukungan lainnya.

Menko Airlangga menjelaskan, kehadiran UU Cipta Kerja dapat memberikan kemudahan lain bagi sektor UMKM.

Kemudahan tersebut di antaranya soal sertifikasi jaminan produk halal yang berdasarkan pada self declaration atau standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 

Menurut Airlangga, sertifikasi dengan kriteria tertentu ini tidak dikenakan pembiayaan.

Sekretaris Eksekutif I KPCPEN Raden Pardede menyebutkan beberapa kebijakan yang telah diberlakukan pada tahun sebelumnya akan kembali dilanjutkan untuk mengatasi pandemi saat ini.

"Program akan dilanjutkan seiring dengan dilakukannya vaksinasi untuk mendapatkan herd immunity atau imunitas kelompok. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan kita bisa pulih kembali secara full tahun 2022.” ujar Raden.

Selain itu, program padat karya akan dilanjutkan hingga beberapa tahun ke depan.

Sebab, banyak tenaga kerja yang terkena PHK dan kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Menurut Raden, hal ini bisa berlangsung sampai 2-3 tahun ke depan. Untuk itu, pemerintah terus melakukan berbagai stimulus untuk UMKM agar roda perekonomian kembali bergerak.

Asisten Deputi Moneter dan Sektoral Eksternal Kementerian Koordinatoe Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, berbagai fasilitas penunjang pembiayaan UMKM diperpanjang.

Menurut dia, usaha mikro dan kecil yang unbankable dapat dibina dan dikembangkan dengan CSR dengan program kemitraan dan bina lingkungan.

“Jika sudah naik kelas, dengan program ultra mikro. Jika naik kelas lagi, dengan KUR Super mikro, lalu dilanjutkan dengan KUR Reguler dan terakhir pembiayaan dengan kredit komersial,” ujar Ferry.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta Syamsudin menjabarkan berbagai tantangan untuk meningkatkan daya saing UMKM.

Salah satunya ialah kondisi ekonomi yang tidak stabil karena pandemi virus corona.

"Dunia sudah berubah dengan perkembangan revolusi industri 4.0 semuanya harus digital, UMKM harus kita kembangkan ke sana agar tidak ketinggalan," tuturnya. (jos/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur & Reporter : Ragil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler