jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di bawah kepemimpinan Otto Hasibuan bakal menjalankan program pro bono untuk membantu rakyat miskin.
Ketua Pusat Bantuan Hukum Peradi Suhendra Asido Hutabarat mengatakan, pihaknya mendukung dan berupaya mewujudkan salah satu program kerja prioritas Peradi pada 2021.
BACA JUGA: PERADI Diminta Perjuangkan Kembali Single Bar Advokat
"Memperkuat bantuan hukum pro bono dengan memberikan bantuan hukum secara gratis bagi rakyat miskin yang membutuhkan akses hukum," katanya, kepada awak media di Jakarta, Senin (8/2).
Program bantuan hukum secara pro bono bagi masyarakat melalui PBH Peradi harus meningkat dan lebih baik, bahkan menjadi program kerja yang harus digalakkan.
BACA JUGA: PERADI Sebut Kehadiran DKP untuk Adili Pelanggaran Kode Etik
"Ini menjadi tantangan bagi pengurus PBH Peradi Pusat untuk dapat mewujudkannya," kata Asido.
Lanjut Asido menerangkan, bagi masyarakat yang perlu bantuan hukum, bisa menghubungi PBH Peradi di daerah masing-masing.
BACA JUGA: DPN Peradi Gelar Serah Terima dan Pisah Sambut Kepengurusan
Dia menegaskan, kualitas advokat yang memberikan bantuan hukum pro bono tetap menjadi kunci utama.
Konsistensi Otto Hasibuan menjadikan bantuan hukum pro bono sebagai salah satu prioritas program, kata Asido, membuktikan Peradi satu-satunya organisasi advokat sesuai dengan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
"Mengenai advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu," katanya.
Menurut Asido, hal itu dibuktikan pada Pasal 22 Ayat (2) UU Advokat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.
Peradi di bawah kepemimpinan Otto Hasibuan, lanjut dia, merupakan satu-satunya organisasi advokat yang menjalankan ketentuan Undang-Undang Advokat dan peraturan pemerintah.
Pengurus PBH Peradi Pusat periode 2020—2023 berkomitmen secara maksimal meningkatkan pelayanan access to justice bagi masyarakat miskin dengan memperkuat PBH cabang di seluruh Indonesia sebagai ujung tombak dari pemberian bantuan hukum pro bono.
Adapun susunan Pengurus Pusat Bantuan Hukum Peradi yang dilantik adalah Suhendra Asido Hutabarat sebagai Ketua, Susy Tan dan YS Parsiholan Marpaung sebagai Wakil Ketua, Alex Argo Hernowo sebagai Sekretaris, Riza Afrisal Hasby sebagai wakil sekretaris, Andris Basril sebagai Bendahara.
Wilman Malau sebagai Wakil Bendahara, Guntur Pardamaian sebagai Koordinator Bidang Pengelolaan Pro bono dan Hotlan Pasaribu sebagai anggota, Agus Setiawan sebagai Koordinator Bidang Organisasi dan Pengembangan.
Sedangkan Arie Achmad sebagai anggota, Bangsawan sebagai Koordinator Bidang Advokasi & Riset dan Roland Hutabarat sebagai anggota serta Albiker Siagian sebagai Koordinator Bidang Kemitraan & kampanye dan Wahyu Nandang Hermawan sebagai anggota. Rivai Kusumanegara sebagai Ketua PBH Peradi Pusat periode 2014 – 2017 juga masuk menjadi salah satu Dewan Penasihat. (cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh