jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR sudah memastikan diri tidak akan mengirimkan anggotanya ke dalam panitia khusus angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu sebagai tindak lanjut dari penolakan FPKS terhadap penggunaan hak angket untuk menyelidiki lembaga antirasuah itu.
"Saya tegaskan kembali, FPKS tidak akan mengirim anggota dalam panitia angket. Saya dengar sejumlah fraksi juga menyampaikan penolakan terlibat dalam panitia angket," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini melalui pesan singkat, Sabtu (6/5).
BACA JUGA: Bang Ara Merasa Bahagia Punya Sahabat Warga Sunda
Jika mayoritas fraksi menolak terlibat, lanjut Jazuli, panitia angket akan kehilangan legitimasinya. Sebab, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) pada Pasal 201 ayat (2) mengatur keanggotaan panitia angket terdiri atas semua unsur fraksi DPR.
"Jika mayoritas fraksi menolak pnitia angket secara otomatis berimplikasi pada kuorum dalam pengambilan keputusan. Jika syarat kuorum tidak terpenuhi dengan sendirinya penggunaan hak angket batal," terangnya.
BACA JUGA: Mahasiswa Minta DPR Fokus agar Angket ke KPK Tak Gaduh
Jazuli menambahkan, fraksinya sejak awal menyatakan sikap tegas atas usul penggunaan hak angket DPR terhadap KPK. Menurutnya, hal itu dimaksudkan agar tidak ada kesan menghalang-halangi KPK dalam pemberantasan korupsi.
Selain itu Jazuli juga mengatakan, Fraksi PKS menilai pengesahan hak angket terhadap KPK pada paripurna DPR beberapa waktu lalu merupakan kecelakaan. Sebab, pengambilan keputusan tanpa didahului pendapat fraksi-fraksi dan menafikkan suara-suara yang berbeda.(dna/JPG)
BACA JUGA: Pak Ruki Tak Ingin KPK Direcoki dengan Angket DPR
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Persilakan Massa Aksi 55 Masuk ke DPR
Redaktur : Tim Redaksi