jpnn.com - JAKARTA - Masih banyak daerah yang dinilai potensial menumbuhkan jaringan terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) mendeteksi ada sekitar empat daerah yang rawan terorisme. Yakni, Poso, Ambon, Aceh, dan Papua. Keempat daerah tersebut dianggap rawan karena memiliki latar belakang konflik.
Kepala BNPT Saud Usman menjelaskan, latar belakang konflik di keempat daerah itu masih menyisakan masalah hingga saat ini. Di antaranya, penggangguran, harta benda yang dikuasai orang lain dan masih adanya dendam.
BACA JUGA: WNI Diduga ISIS Ditangkap di Saudi
"Unsur-unsur ini yang membuat potensi terorisme belum padam benar," paparnya.
Contoh paling nyatanya ada di Poso, Sulawesi Tengah. Terbukti ada sejumlah orang yang menjadi anggota dari Islamic State of Syiria and Iraq (ISIS). Hal tersebut semakin menguatkan bekas daerah konflik itu bisa jadi daerah sasaran rekrutmen teroris, seperti ISIS.
BACA JUGA: JK Ingin Anak Muda Gemar Donor Darah
"Permasalahan terorisme ini belum selesai," terangnya.
Lalu, apakah ketiga daerah selain Poso memiliki hubungan dengan ISIS? Dia menuturkan kemungkinan tersebut ada. Namun, khusus untuk Papua yang ada hanya organisasi Papua Merdeka (OPM).
BACA JUGA: Tahun Depan, Pemerintah Siap Jual Aset Lapindo
"Tetap saja, itu merupakan bibit terorisme," jelasnya ditemui dalam acara koordinasi BNPT dengan Forum Pemimpin Redaksi di kantor BNPT kemarin (18/12).
Dengan begitu, cara yang paling ampuh adalah melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Caranya, dengan mengajak semua masyarakat dan alim ulama untuk menyadarkan kelompok-kelompok yang dinilai rawan. "Semua ini harus disiapkan lebih awal," tuturnya.
Masalah lainnya yang juga mengkhawatirkan adalah adanya organisasi masyarakat (Ormas) yang terhubung dengan ISIS. Menurut dia, ada kelemahan dalam aturan terkait ormas, dimana yang diatur hanya yang terdaftar.
"Padahal, banyak ormas yang tidak terdaftar itu justru paling krusial," paparnya.
Dia memastikan bahwa ada sejumlah ormas yang memiliki bibit-bibit terorisme. Yang pasti, saat ini BNPT masih terus mengawasinya dan berupaya melakukan antisipasi atau deradikalisasi.
"Tidak hanya penegakan hukum yang diperlukan," jelasnya.
Tindakan lain yang juga dilakukan BNPT adalah mengawasi keluar masuknya anggota ISIS. Namun, pengawasan tersebut cukup sulit untuk dilakukan. Dia mengatakan, keluar masuknya orang ke Indonesia yang terafiliasi dengan ISIS itu memang harus diawasi.
"Tapi, masalahnya kalau terdeteksi sebagai anggota ISIS, masih belum bisa ditindak. Sebab, belum ada tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan. Kalau hanya mengaku sebagai ISIS, tentu tidak melanggar hukum," jelasnya.
Karena itu, lanjut dia, akan jauh lebih baik kalau ada perbaikan regulasi. Sehingga, pemerintah bisa melakukan sesuatu sebelum ada terorisme yang terjadi.
"Regulasi yang saat ini perlu untuk disempurnakan," paparnya. (idr)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KJRI Kinabalu Gelar Layanan Catatan Nikah untuk WNI Nasrani
Redaktur : Tim Redaksi