jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengatakan, kritik dari Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada perusahaan migas tersebut merupakan hal yang wajar.
”Ya, wajar saja sih kalau Pak Ahok menyampaikan kritik. Itu justru menunjukkan Pak Ahok memang berniat memperbaiki governance Pertamina biar lebih bagus," ujar Mufti Anam kepada wartawan, Kamis (17/9).
BACA JUGA: 4 Fakta Kebobrokan Pertamina yang Dibongkar Ahok, Nomor 3 Mengejutkan
"Ini hanya soal biasa menerima kritik atau tidak, itu saja kok. Debat publik itu tidak masalah sepanjang bicara substansi kepentingan publik, bukan personal. Pak Ahok bicara substansi, bukan personal, dan itu sah-sah saja, tidak ada aturan yang dilanggar,” imbuh anggota komisi di DPR yang membidangi BUMN tersebut.
Menurut Mufti, apa yang dilakukan Ahok tak lebih dari upaya melakukan perbaikan di tubuh Pertamina, yang rugi hingga Rp11 triliun pada semester I/2020.
BACA JUGA: DPR: Tidak Perlu Kebakaran Jenggot dengan Pernyataan Ahok
Dengan kritik tersebut, Ahok ingin melakukan perubahan fundamental di tubuh BUMN migas tersebut agar ke depan bisa makin membaik.
”Kalau saya melihat kritik Pak Ahok itu kan basisnya ada dua. Pertama, soal good governance. Pak Ahok mencoba meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, di mana dia sudah paksakan pangkas jalur birokrasi, atur skema remunerasi yang lebih baik, dorong paperless system, dan sebagainya,” tutur Mufti.
BACA JUGA: Subardi NasDem: Ahok seperti Menceritakan Cacatnya Sendiri
Hal kedua, lanjut politikus PDI Perjuangan tersebut, soal perbaikan kinerja. Ahok mengurai sejumlah permasalahan yang membuat kinerja Pertamina belum trengginas.
Di antaranya belum optimal dalam memanfaatkan potensi migas yang ada di dalam negeri, serta sikap tak proaktif dalam menggalang kerja sama antarkorporasi (investor).
”Itu yang dikritik Pak Ahok. Jadi tidak masalah. Lain soal kalau yang dikritik, misalnya, oh direksi ini pakaiannya tidak rapi, nah itu personal, tidak boleh. Namun, kalau bicara kinerja, apa yang salah dari sebuah kritik?” ujar politikus muda dari daerah pemilihan Pasuruan dan Probolinggo, Jatim tersebut.
Justru, sambung Mufti, dengan kritik tersebut, publik mendapat perspektif lain terkait kinerja Pertamina selama ini.
Sehingga semua elemen masyarakat bisa ikut melakukan kontrol publik ke Pertamina yang notabene adalah perusahaan negara alias perusahaan milik rakyat Indonesia.
”Kritik akan melahirkan perbaikan, dan itu justru bagus dong dari sisi tata kelola dan kinerja, otomatis malah bisa menumbuhkan kepercayaan investor ke Pertamina karena keberanian sosok seperti Pak Ahok dalam melakukan perbaikan-perbaikan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Ahok mengkritik Pertamina secara terbuka melalui video yang diunggah di YouTube.
Sorotan Ahok, antara lain, soal direksi yang punya hobi melobi menteri, kegemaran manajemen berutang, hingga sikap tidak proaktif dalam menggalang kerja sama bisnis dengan investor. (*/adk/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Adek