jpnn.com - JAKARTA - Kasus yang menimpa Muhammad Arsyad (MA) alias Imen, dinilai sebuah kelalaian negara dalam memberikan pemahaman hukum. Demikian dikemukakan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indoesia (PBHI Jakarta), Poltak Agustinus Sinaga, dalam pesan elektroniknya, Jumat (31/10).
"Munculnya kasus MA ini lebih pada ketidakfahaman masyarakat dan warga negara terhadap dinamika hukum, khususnya masyarakat kecil dan miskin," ungkapnya.
BACA JUGA: Pimpinan Dewan hanya Pentingkan Kelompok
Poltak menilai, kasus MA menjadi santapan politik karena melibatkan Joko Widodo dan Megawati sebagai korban. Apalagi kemudian Wakil Ketua DPR Fadli Zon terlihat mulai ambil bagian, meminta penangguhan penahanan terhadap MA ke Mabes Polri.
"Munculnya Wakil Ketua DPR kita tengarai bermuatan politis, yang seolah-olah dibalut faktor belaskasihan dan kemanusian, yang membuat kasus ini cepat merebak dan menjadi sorotan banyak pihak," katanya.
BACA JUGA: Kemenkumham Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Eks Wali Kota Bekasi
Poltak mengherankan kehadiran Fadli Zon yang tiba-tiba hadir dan peduli terhadap MA yang berprofesi sebagai tukang tusuk sate. "Selama ini Fadli Zon kemana? Bukankah banyak kasus masyarakat kecil yang harus dibela?" katanya. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Mayoritas PNS Ditjen PMD Dimutasi ke Kementerian Baru
BACA ARTIKEL LAINNYA... Adian Napitupulu Khawatir Menteri ESDM Khianati Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi