jpnn.com, JAKARTA - Seorang warga bernama Sugiyanto melaporkan William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, Senin (5/11). Anggota Fraksi PSI itu dilaporkan lantaran mengungkap usulan anggaran pembelian lem Aica Aibon senilai Rp 82,8 miliar.
Sugiyanto menuding William melanggar Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta. "Sikap yang bersangkutan dengan mengekspos pada forum tidak resmi justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," ucap Sugiyanto di ruang Badan Kehormatan Dewan.
BACA JUGA: PSI Tuntut Gubernur Anies Jadi Pemimpin Bertanggung Jawab
Menurutnya, dengan mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke media sosial, William telah melanggar kode etik. Pasalnya, dokumen itu belum dibahas dalam forum resmi antara eksekutif dengan legislatif.
Sebagai anggota dewan, lanjut dia, William memiliki hak bertanya kepada mitra kerjanya Pemprov DKI Jakarta. Seharusnya kewenangan itu digunakan di dalam forum rapat komisi atau badan anggaran (banggar).
BACA JUGA: Fraksi PSI Sudah Empat Kali Menyurati Anak Buah Anies soal Anggaran
Dia menambahkan, karena Tata Tertib DPRD yang baru belum disahkan dalam rapat paripurna, BK bisa menggunakan Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Dalam pasal 27 ayat (1) peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap anggota DPRD berhak mengajukan usulan dan pendapat baik dalam rapat. Sedangkan pada ayat (2) ditegaskan, usulan dan pendapat disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatuhan sesuai kode etik DPRD.
BACA JUGA: Bela Anies Baswedan, Ketua KPK: Pasti Itu Ada Kesalahan
Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi mengatakan pihaknya selalu siap menerima pengaduan-pengaduan masyarakat. Termasuk yang melaporkan perbuatan yang dianggap melanggar etika.
"Surat kami terima, besok kami rapat anggota, dan surat ini akan kami lempar pada seluruh anggota. Sekarang-kurangnya untuk bahan diskusi anggota. Hasilnya seperti apa, silahkan tunggu setelah kami rapat," kata Achmad.
"Bagi saya, saya suka jika ada anggota yang kritis, tapi betul-betul ada data dan mengerti persoalan, lalu sangat kritis pada persoalan yang merugikan dan tidak prorakyat wah itu bagus, sepanjang tidak keluar dari rel yang ditentukan," tutup Achmad. (ant/dil/jpnn)
Video pilihan :
Redaktur & Reporter : Adil