jpnn.com, JAKARTA - PSI menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan masyarakat dan kinerja ASN di bawah kendalinya. Sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, Anies seharusnya tidak mudah melimpahkan kesalahan kepada anak buah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta Rian Ernest terkait polemik anggaran Pemprov DKI Jakarta yang disebut olehnya ada indikasi berhubungan dengan mundurnya dua kepala dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
BACA JUGA: Fraksi PSI Sudah Empat Kali Menyurati Anak Buah Anies soal Anggaran
"Kami meminta pada Gubernur Anies untuk mengambil tanggung jawab sebagai kepala daerah, bukan menyalahkan anak buahnya. Kami menyesalkan adanya peristiwa dua kepala dinas mundur dari jabatannya," ucap Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest di Gedung DPRD, Senin (4/11).
Seperti diketahui, dua kepala dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengundurkan diri. Pengunduran diri dua anak buah Anies itu terjadi ketika Pemprov DKI tengah disoroti karena mengusulkan anggaran pembelian lem Aica Aibon senilai Rp 82 miliar.
BACA JUGA: Bongkar Anggaran Lem Aibon, Politikus PSI Terancam Dilaporkan ke BK DPRD
Menurut Rian, Anies seharusnya mengoptimalkan 66 anggota TGUPP untuk menyisir usulan anggaran yang telah disusun oleh dinas. Dengan begitu, anggaran-anggaran janggal bisa diminimalisir.
"Dugaan kami mungkin ini tidak dilakukan mereka, sehingga akhirnya polemik-polemik yang kita dengarkan beberapa hari ini misalkan lem aibon Rp 82,8 miliar dan sebagainya," tuturnya. (ant/dil/jpnn)
BACA JUGA: PSI Memang Cari Panggung, tetapi Manfaatnya Dirasakan Masyarakat
Redaktur & Reporter : Adil