jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun pasang badan untuk program Kartu Prakerja yang sedang jadi sasaran kritik berbagai kalangan. Legislator Golkar itu menegaskan, realisasi Kartu Prakerja merupakan upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membayar janji kampanyenya.
"Adalah sebuah keharusan dan menjadi komitmen bagi capres untuk mewujudkan janji kampanyenya. Salah satu janji kampanye beliau yang akan diwujudkan di periode ini adalah Kartu Prakerja," ujar Misbakhun dalam Rapat Paripurna Ke-14 DPR Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2024, Selasa (5/5).
BACA JUGA: Misbakhun Bandingkan Bunga Surat Utang Negara ASEAN, Indonesia Terlalu Royal di Masa Pandemi
Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 itu menambahkan, Kartu Prakerja merupakan program pemerintah untuk membantu pencari kerja melalui pelatihan. Misbakhun lantas mengenang ketika Presiden Jokowi memperkenalkan Kartu Prakerja dalam rapat TKN.
"Saya anggota tim kampanye mendapatkan Kartu Prakerja langsung dari Pak Jokowi sebagai capres," ujar Misbakhun mengenang.
BACA JUGA: Bansos dan Kartu Prakerja Bermasalah, Ganjar Surati Menteri
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menambahkan, pandemi Covid-19 yang mendera Indonesia dan negara lainnya tak pernah diperkirakan sebelumnya. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah memodifikasi program Kartu Prakerja menjadi semi-bantuan langsung tunai.
Menurutnya, siapa pun yang sedang mencari kerja bisa mengikuti program Kartu Prakerja. Program itu lantas diperluas kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, termasuk para korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
BACA JUGA: Misbakhun Bikin Twit, Isinya Sindir Menteri Sakit Perut Dengar Janji Jokowi
"Ini tidak ada persentuhan apa pun. Tidak ada kongkalikong di sana. Tidak ada anggaran dijadikan bancaan di sana. Ini diakses melalui digital, media daring. Tidak ada bersentuhan antara aparat negara dengan para pencari kerjanya," papar Misbakhun.
Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu menambahkan, dari target semula 5,6 juta peserta, ternyata realisasinya sudah hampir 9 juta orang yang mendaftar ikut program Kartu Prakerja. Selanjutnya, para pendaftar menjalani verifikasi KTP dan NIK.
Selain itu, kata Misbakhun, Kemendikbud juga ikut mengonfirmasi tingkat pendidikan pendaftar Kartu Prakerja. Data itu juga dikonfirmasikan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Datatan Sipil Kemendagri ataupun dinas dukcapil di daerah.
"Kemudian dikonfirmasi menggunakan face recognition, mereka diminta ber-selfie sama dengan KTP-nya," kata dia.
Misbakhun menegaskan semua proses itu melalui daring dan sangat transparan. "Tidak ada hanky panky, tidak ada sentuhan apa pun di sana antara pencarinya langsung. Uang pun dikirimkan melaui rekening kas negara kepada mereka yang menerima," ujarnya.
Oleh karena itu Misbakhun mengajak semua pihak mendukung program Kartu Prakerja yang memiliki manfaat bagi rakyat. "Kami harap dukungan semua pihak untuk mendukung program pemerintah," pungkas Misbakhun dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin itu.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy