Bela Proyek IKN dari Kritikan Anies, Jubir Menteri BUMN Beber Jasa Kalimantan

Jumat, 01 Desember 2023 – 14:04 WIB
Arya Sinulingga. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga merespons kritik tajam dari kubu Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) soal proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bukan hanya Tim Nasional AMIN di Pilpres 2024 yang begitu getol mengkritisi IKN, bahkan Anies menganggap proyek andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu akan memunculkan ketimpangan baru.

BACA JUGA: Catat Janji Anies Ini: Proyek IKN Akan Dikaji Ulang!

Menurut Arya, kini sudah waktunya bandul pembangunan dipindah ke Kalimantan. Dia beralasan eksploitasi sumber daya alam (SDA) Kalimantan telah membawa kontribusi besar bagi pembangunan Indonesia.

“Biar kacamata pembangunan sekarang pindah ke Kalimantan,” kata Arya, Jumat (1/12/2023).

BACA JUGA: Jika Anies-Muhaimin Menang Pilpres 2024, Proyek IKN Dikaji Ulang

Arya mencontohkan kontribusi batu bara dari Kalimantan Timur saja mencapai Rp 100 triliun. Dia meyakini kontribusi berbagai SDA dari seluruh Kalimantan tentu bernilai jauh lebih besar.

Oleh karena itu Arya menganggap dana Rp 466 triliun untuk proyek IKN belum sebanding dengan kontribusi Kalimantan selama ini.

BACA JUGA: IKN Dinilai Bakal Memberikan Efek Besar di Sektor Logistik

“Kalau cuma Rp 600 triliun (untuk pembangunan ibu kota baru), itu kecil dibanding kontribusi Kalimantan,” ujarnya.

Staf Khusus III Menteri BUMN itu menambahkan hingga kini pembangunan masih terpusat di Jawa. Akibatnya, Pulau Jawa menjadi tujuan anak-anak muda produktif.

“Kalaupun dikasih pembangunan pun orang-orang terbaiknya (dari pulau lain) pergi ke Jawa,” tutur Arya.

Dalam salah satu rangkaian kampanye Pilpres 2024 di Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023), Anies menganggap IKN bukan solusi bagi ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa.

Menurut Anies, anggaran Rp 460 triliun untuk membiayai IKN bisa dipakai untuk pembangunan puskesmas, mendanai pengangkatan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), bahkan memperbaiki kesejahreraan polisi dan tentara.

Jika kelak terpilih menjadi Presiden RI, capres dari Koalisi Perubahan itu pun akan mengkaji ulang IKN. (jpnn.com)

Simak! Video Pilihan Redaksi:

BACA ARTIKEL LAINNYA... Rencana PKS Membatalkan IKN Nusantara Dinilai Tidak Visioner


Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler