jpnn.com - BATAM - Ketua Dewan Kawasan (DK) Batam, Darmin Nasution mengaku sangat prihatin dengan fasilitas free trade zone/FTZ yang selama ini diberikan ke Batam.
Pasalnya Batam jauh tertinggal dibandingkan negara-negara yang pernah belajar FTZ di kota berbentuk kalajengking ini.
BACA JUGA: Suami Disamurai Adik, Istrinya yang Cantik Ucapkan Janji di Depan Jenazah
“Mereka yang belajar dari kita jauh lebih maju, kita kok tertinggal,” ujarnya dalam sosialisasi pengembangan kawasan pulau batam di Swiss Belhotel Harbourbay Batam, seperti dikutip dari batampos.co.id (Jawa Pos Group), Senin (14/3).
Berangkat dari hal ini, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, pemerintah pusat menilai perlu ada pembenahan.
BACA JUGA: Darmin: Presiden Bilang yang Profesional, Titik!
Baik secara kelembagaan maupun kewenangan serta status Batam agar bisa berlari kencang mengejar ketertinggalan dari negara yang sebelumnya belajar FTZ di Batam, seperti Malaysia, Tiongkok, Vietnam dan lainnya.
Sebagai langkah awal, pemerintah mengambilalih DK dengan mengeluarkan PP nomor 8 tahun 2016 tentang DK.
BACA JUGA: Hasil Terawangan Dukun, Korban Tenggelamnya Kapal Itu Masih Hidup
“Kita ingin Batam cepat maju,” ujarnya.
Terkait dualisme kewenangan, Darmin mengatakan baik Pemko maupun BP Batam nantinya akan ada aturan-aturan yang jelas sehingga tak ada lagi tumpangtindih kewenangan atau dualisme yang saling merugikan.
“Kami akan atur semuanya,” ujarnya. (nur/ray/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siapkan Barisan Generasi untuk Hadapi MEA
Redaktur : Tim Redaksi