Belanja Daerah Kecil Picu Munculnya Calo Anggaran

JAKARTA - Politik anggaran di Indonesia yang lebih banyak belanja pusat ketimbang belanja daerah, menimbulkan potensi terjadinya calo anggaranTimpangnya distribusi anggaran ke daerah juga menyebabkan gubernur, bupati, dinas terkait berbondong-bondong ke Jakarta, memperjuangkan kepentingan daerahnya

BACA JUGA: PAN Sesalkan Sikap BK

"Mereka lobi ke Menteri Keuangan, kementerian teknis, sampai badan anggaranIni yang menimbulkan potensi calo anggaran," kata Anggota Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa di Jakarta, Selasa (14/6).

Ditanya apakah calo anggaran itu benar-benar ada, Agun menjelaskan,  itu merupakan persepsi publik

BACA JUGA: Elite PD Mulai Gerah

Ia menjelaskan, DPR sama dengan presiden, punya kewajiban dengan sistem pemilihan suara rakyat yang membawa implikasi tuntutan publik yang luar biasa untuk memperjuangkan kepentingan rakyatKata dia, ketika pada masa tertentu harus mengunjungi konstituen dalam waktu tertentu sesuai rencana strategi, tentunya rakyat bertanya apa yang dibawa dan apa saja yang telah dilakukan selama ini. 

"Politik anggaran kita yang banyak belanja pusat dari pada daerah, disitu kemungkinan potensi calo terjadi

BACA JUGA: MK Tolak Gugatan Pemilukada Kota Salatiga

Calo bisa persepsi masing-masingSaya juga bisa dibilang calo, ketika saya secara rill memperjuangkan kepentingan daerah," ungkap politisi Partai Golkar itu.

Persoalan beban kerja, legislasi pengawasan, sirklus pembahanasan anggaran di dewan, tdk terkelola, tertata, terjadwalkan.Menurut dia, ke depan bagaimana memperbaiki sistemCara pertama, lanjut dia, adalah mencegah bagaimana orang datang ke Jakarta"Kata kuncinya di Menkeu dan PresidenDPR bisa gunakan hak budget, tapi jujur akibat sistem seperti ini, tidak bisa solidMasing-masing komisi memperjuangkan wilayah masing-masing," ungkapnya(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... MK Tolak Gugatan Pemilukada Kota Salatiga