JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) EE Mangindaan mengakui, pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah sangat beratPasalnya, sebanyak 80 persen dari jumlah daerah yang ada, menganggarkan belanja pegawainya di atas pos belanja lainnya.
"Saat ini ada kecenderungan belanja APBD secara nominal pada kurun 2007-2010 didominasi belanja pegawai," kata Mangindaan di Hotel Bidakara, Senin (19/9).
Dia mencontohkan pola belanja di tingkat provinsi
BACA JUGA: Didakwa Korupsi, Politisi Demokrat Salahkan Mantan Menteri
Di mana dari 33 provinsi, hanya tiga yang belanja pegawainya di bawah 30 persenBACA JUGA: Mahfud: Pengujian UU Kepolisian Biar MK yang Urus
Selebihnya di atas 30 persen"Rata-rata daerah over dalam belanja pegawai
BACA JUGA: Dharnawati Bantah Pernah Bertemu Muhaimin
Tapi yang paling banyak adalah Jateng (57,31 persen), Jogjakarta (56,66 persen), NTB (55,53 persen), Lampung (54,9 persen), Bali (52,19 persen), Sulut (51,45 persen)," ungkap mantan ketua Komisi II DPR RI.Sedangkan daerah yang belanjanya di bawah 51 persen adalah NTT (50,78 persen), Sumut (50,69 persen), Bengkulu (50,24 persen), Jatim (50,05 persen)Daerah di bawah 50 persen adalah Gorontalo (49,83 persen), Sumbar (49,43 persen), Sulteng (49,43 persen), Sulsel (49,43 persen), Jabar (48,06 persen), Sultra (47,17 persen), Banten (47,24 persen), Sulbar (45,66 persen), Kalbar (44,72 persen), Jambi (45,40 persen), Sumsel (44,39 persen), Maluku (42,71 persen), Kalsel (42,11 persen), Aceh (40,16 persen), Malut (38,32 persen), Kepri (37,04 persen), DKI Jakarta (36,87 persen), Bangka Belitung (35,51 persen) dan Riau (34,96 persen).
"Besarnya prosentase total belanja pegawai menunjukkan orientasi birokrasi masih pada inward looking dan belum pada output serta outcomes untuk kepentingan publikDi samping menimbulkan beban berat pada anggaranKarena itu harus ada keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja publik berupa penataan jumlah PNS serta kelembagaan," beber Mangindaan(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politisi Demokrat Didakwa Korupsi Proyek Depsos
Redaktur : Tim Redaksi