jpnn.com - KARAWANG-Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengajukan penambahan belanja daerah dalam APBD perubahan sebesar Rp310 miliar. Belanja tertinggi yang diajukan oleh TAPD untuk belanja pegawai yang totalnya mencapai Rp1,1 triliun. Hal itu terungkap dalam rapat Banggar dengan TAPD Kabupaten Karawang.
Plt Sekda, Teddy Rusfendi mengatakan, untuk APBD Perubahan direncanakan sebesar Rp2,59 triliun, ada penambahan sebesar Rp239 miliar atau bertambah 10,17 persen. Pendapatan itu terdiri dari PAD sebesar Rp571 miliar bertambah Rp91 miliar atau 18,99 persen, dana perimbangan sebesar Rp1,4 triliun bertambah Rp9,8 miliar atau 0,66 persen.
BACA JUGA: Jamaah Haji Simpan Rp300 Juta di Magic Jar
"Pendapatan lain-lain yang sah diproyeksikan sebesar Rp523 miliar bertambah Rp138 miliar atau 35,92 persen," ujarnya di hadapan anggota badan anggaran DPRD, Selasa (17/9).
Dikatakan, untuk belanja tidak langsung dalam APBD Perubahan diproyeksikan sebesar Rp 1,4 triliun bertambah Rp157 miliar atau 12,44 persen. Proyeksi terbesar dalam belanja tidak langsung itu adalah belanja pegawai yang mencapai Rp1,1 triliun.
“Adanya regulasi baru untuk penambahan tunjangan PNS, sehingga belanja pegawai harus ditambah,” katanya.
BACA JUGA: Saat Meletus, Sejumlah Wartawan di Puncak Sinabung
Dijelaskan, untuk belanja langsung diproyeksikan sebesar Rp1,6 triliun bertambah Rp152 miliar atau 10,09 persen. “Kita juga megalami defisit sebesar Rp70 miliar dan bisa ditutupi oleh penerimaan pembiayaan yang bersumber dari silpa tahun anggaran sebelumnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, belanja pegawai yang diproyeksikan sebesar Rp1,1 triliun terdiri dari gaji dan tunjangan sebesar Rp762 miliar, tambahan penghasilan PNS sebesar Rp356 miliar. Penambahan tunjangan itu berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan tunjangan profesi guru.
BACA JUGA: Produksi Ikan Asin di Pantura Meningkat
Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan, Acep Jamhuri menyatakan jika akan fokus untuk memperbaiki infrastruktur. Untuk itu diperlukan penambahan anggaran pada APBD perubahan sebesar Rp102 miliar. “Kita melakukan pembangunan untuk infrastruktur jalan dan drainase serta jembatan,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, penambahan itu diproyeksikan untuk pengembangan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. “Kami juga sudah menyiapkan untuk anggaran pembangunan infrastruktur pedesaan sebesar Rp37 miliar,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Banggar, Warman menyatakan APBD perubahan itu diproyeksikan untuk rencana kegiatan dalam APBD murni. Agar penyerapan anggarannya itu bisa maksimal dan tidak terlalu besar Silpa tahun 2013 ini. “Reposisi anggaran harus dilakukan jika anggaran itu tidak terserap,” tandasnya.
Menurutnya, besaran penerimaan juga harus sebanding dengan besaran penyerapan untuk pembangunan. Sebab pemerintah bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan uang dari masyarakat dengan sebaik mungkin. “Kita berharap Sipla tahun ini tidak terlalu tinggi seperti tahun lalu yang mencapai Rp500 miliar,” katanya.(use/man)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga Miskin Dipungut Rp50 Ribu untuk Listrik
Redaktur : Tim Redaksi