jpnn.com, JAKARTA - Guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Mudrajad Kuncoro menilai pembelian gas melon dengan menggunaan kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK), merupakan salah satu solusi agar subsidi tepat sasaran.
Menurut dia dengan mekanisme tersebut, gas melon akan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
BACA JUGA: Pembelian Gas LPG 3 Kg dengan KTP Supaya Subsidi Tepat Sasaran
“Penggunaan KTP dengan single identity number ini bisa menjadi solusi, karena langsung mengenali pemegangnya,” ujar Mudrajad.
Dia menuturkan urgensi penggunaan KTP dan/atau KK dalam pembelian gas melon adalah sebagai identifikasi. Yakni, untuk mengetahui apakah pembeli memang orang yang tepat atau tidak.
BACA JUGA: 85 Program Desa Energi Berdikari Pertamina Sukses Menurunkan 729 Ribu Ton Emisi Karbon
“Tujuan penggunaan KTP dan/atau KK cuma satu, yaitu untuk mengidentifikasi apakah memang layak membeli gas tiga kilogram yang disubsidi,” tutur Mudrajad.
Identifikasi tersebut memang penting. Karena pada akhirnya, bisa memperlancar distribusi kepada masyarakat yang memang berhak.
BACA JUGA: Hadirkan Program Travel Xperience, BTN Targetkan Dana Nasabah Prioritas Capai Rp57 Triliun
Itu sebabnya Mudrajad juga mengusulkan, jika diperlukan maka bisa dipergunakan juga kartu identitas lain. Misal Kartu Indonesia Pintar, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu-kartu lain yang menunjukkan bahwa mereka layak mendapatkan subsidi gas melon.
“Jadi memang harus ada cek dan ricek selain KTP. Apalagi, ada juga kalangan miskin yang tidak memiliki KTP,” kata dia.
Selama ini sering terjadi bukan hanya keluarga miskin serta usaha mikro yang menggunakan, tetapi juga kalangan menengah ke atas.
Padahal, imbuhnya, tujuannya subsidi adalah membantu kalangan tidak mampu.
“Dalam praktik, banyak juga orang kaya maupun rumah makan juga menggunakan gas tiga kilogram itu. Ini kan berarti tidak tepat sasaran,” tuturnya.
Mudrajad juga meminta agar masyarakat mampu tidak lagi menggunakan gas melon. Alasannya jelas, karena subsidi memang tidak ditujukan untuk mereka.
“Kalangan menengah ke atas harus tahu diri, tidak menggunakan gas tiga kilogram tetapi yang lima kilogram atau 12 kilogram,” jelasnya.
Mudrajad juga mengusulkan agar ke depan, juga dilakukan perluasan pemanfaatan jaringan gas. Melalui sambungan pipa langsung ke rumah-rumah.
“Solusi lain, kita kan punya PGN. Kenapa tidak disalurkan dengan pipa langsung ke rumah tangga seperti di negara maju? Di beberapa daerah, PGN sudah masuk dengan cara itu dan feasible secara ekonomi,” tuturnya.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada