jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah akan memberlakukan uji coba pembelian Pertalite dan Solar menggunakan MyPertamina mulai 1 Juli 2022.
Ketentuan membeli Pertalite lewat aplikasi MyPertamina tersebut bertujuan agar penyaluran BBM bersubsidi bisa tepat sasaran.
BACA JUGA: Beli Pertalite dan Solar Pakai MyPertamina, Seperti Ini Kriteria Kendaraannya
Meskipun demikian, kebijakan tersebut bisa disalahgunakan segelintir orang jika tidak mendapatkan penanganan dengan tepat.
Menanggapi hal itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai sangat mungkin celah bagi para oknum memanfaatkan moment tersebut.
BACA JUGA: Daftar 11 Wilayah yang Wajib Pakai MyPertamina untuk Beli Pertalite
Pasalnya, kendaraan yang tidak memenuhi kriteria dilarang menggunakan BBM subsidi sehingga banyak oknum yang dapat meminjamkan NIK, data, atau kendaraan dengan pelat nomor berbeda.
"Celah ini muncul karena belum adanya verifikasi dan akurasi data penerima BBM jenis subsidi terutama Solar. Kalau solar untuk nelayan atau UMKM maka pemerintah harus punya dulu data by name by address tiap rumah tangga atau NIK nelayan dan pelaku umkm," ujar Bhima kepada JPNN.com, Selasa (28/6).
BACA JUGA: Selain MyPertamina, Beli Pertalite dan Solar Bisa Dilakukan dengan Cara Ini
Lebih lanjut, untuk BBM jenis pertalite, fase pertama ialah sinkronisasi data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga yang berhak membeli BBM subsidi benar-benar rumah tangga tidak mampu.
"Sekarang pertanyaannya, MyPertamina mau disinkronkan dengan data apa? Belum ada informasi detailnya karena baru rencana mensinkronkan dengan data kendaraan," ungkap Bhima.
Kemudian, belum lagi permasalahan utamanya, yakni data belum siap, pembatasan subsidi dilakukan saat disparitas harga BBM nonsubsidi dan subsidi terlampau jauh.
Contohnya, Pertamax dan Pertalite selisihnya Rp 4.000 lebih per liter. Bhima menyarankan waktu yang tepat untuk mengatur kebijakan tersebut jika selisih harga tidak jauh.
"Kalau sekarang pasti banyak yang keberatan karena dipaksa beli Pertamax, padahal ada 115 juta orang kelas menengah rentan di Indonesia," tegas Bhima. (mcr28/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari