jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku mendapat aduan dari masyarakat soal listrik isi ulang atau prabayar (token) yang dijalankan PT Perusahaan Listrik Negara.
"Yang jelas ada pengaduan orang kepada kami, pulsanya tidak sesuai. Yang masalah kan kamu beli voucher Rp 100 ribu, nah dapatnya cuma Rp 60 ribu. Itu yang masalah," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Jakarta, Kamis (10/9).
BACA JUGA: Oh Mayang, Mahasiswi Cantik Tukang Jual Sapi
Pajak masyarakat yang menggunakan token mengalir ke pajak penerangan jalan (PPJ). Pemotongan itu dikenakan dari puksa yang dibeli oleh pelanggan.
Namun, Ahok mengatakan, persoalan dugaan mafia token yang ramai saat ini tidak terkait dengan pajak masyarakat yang lari ke PPJ.
BACA JUGA: Pengusaha Sapi Sebut Penjualan Tahun Ini Paling Parah
"Penerangan mah lain, enggak ada masalah," ucap mantan Bupati Belitung Timur itu.
Seperti diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta PLN agar penerapan sistem token pulsa listrik dikaji ulang. Hal ini disebabkan minim ketersediaan dan harga yang lebih mahal.
BACA JUGA: PKS Tolak Larangan Kurban di Sekolah ala Ahok
Bahkan, Rizal sempat menyebut ada provider setengah mafia di layanan listrik dengan sistem token yang menyedot uang rakyat. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok: Sebenarnya Pemotongan Hewan Kurban di Sekolah Tidak Boleh, Tapi...
Redaktur : Tim Redaksi