jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah fokus menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
"Pada akhir periode ini DPR juga meminta pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM," kata Bambang saat Rapat Paripurna DPR yang dihadiri Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).
BACA JUGA: Pantun Bamsoet soal Jatah Menteri Kabinet Jokowi
BACA JUGA : Siti Zuhro: Pelanggaran HAM Isu Elite, Rakyat Tak Peduli
Bambang mengatakan, berdasar laporan Komisi Nasional (Komnas) HAM, belum ada kemajuan yang cukup signifikan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM.
BACA JUGA: Bamsoet Bacakan Dua Bait Pantun Jelang Buka Sidang DPR
"Selain itu terdapat aduan kasus pelanggaran HAM tanpa tindak lanjut yang jelas dan pengawasan yang ketat," jelas Bambang.
Politikus Partai Golkar yang karib disapa Bamsoet, itu mengatakan juga penuntasan kasus pelanggaran HAM berat juga belum tuntas. "Tidak ada satupun perkara pelanggaran HAM berat yang dituntaskan dalam masa pemerintahan 2014-2019," kata Bamsoet.
BACA JUGA: Bamsoet: Airlangga dan Pendukungnya Menghendaki Munas Tetap Desember
BACA JUGA : Amnesty International: Brimob Lakukan Pelanggaran HAM di Kerusuhan 21 - 22 Mei
Lebih lanjut Bamsoet menuturkan, kinerja DPR di bidang pengawasan sampai saat ini telah berjalan maksimal.
Hal ini ditunjukkan dengan sikap responsif DPR terhadap hasil temuan panja yang dibentuk oleh alat kelengkapan dewan, tim pemantau, maupun tim pengawas DPR.
Bamsoet meminta seluruh panja dan tim yang dibentuk DPR bisa segera menyelesaikan tugasnya.
"Hal ini merupakan wujud prinsip check and balances, yaitu dengan memberikan masukan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya," pungkasnya. (Boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemunduran Demokrasi jika Usulan Bamsoet Diterapkan
Redaktur & Reporter : Boy