jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo menggulirkan wacana pemilihan presiden kembali dilakukan MPR, bukan dipilih rakyat secara langsung.
Setidaknya tiga alasan disampaikan Bamsoet. Pertama, h sistem pemilihan presiden yang berlaku saat ini menghabiskan biaya besar.
BACA JUGA: Tepis Anggapan Bamsoet, Airlangga Tegaskan Munas Golkar Selalu Bulan Desember
Kedua, Pilpres 2019 telah menciptakan perpecahan dan polarisasi yang tajam di masyarakat. Ketiga, pemilihan presiden oleh MPR akan mengembalikan marwah MPR.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, wacana tersebut dipaksakan karena dari berbagai riset dan survei, mayoritas publik tetap menginginkan pemilihan langsung. Selain lebih demokratis, juga transparan.
BACA JUGA: Ketua DPR Dorong Pembangunan Sanitasi Penunjang Pariwisata
“Apakah itu kehendak masyarakat atau bukan. Mayoritas responden dalam berbagai survei justru banyak menginginkan pemilihan langsung," kata Karyono dalam siaran pers yang diterima JPNN.com, Selasa (13/8).
Argumentasi Bamsoet yang menyebut bahwa pemilihan langsung menimbulkan sentimen SARA, menurut Karyono, tak bisa dijadikan dalih. Karena, ada instrumen hukum lain yang bisa menangani. Tinggal dipertegas saja jika ada perilaku SARA yang merusak, maka aparat hukum bisa bertindak. Adapun soal biaya besar, masih banyak celah lain untuk efisiensi.
BACA JUGA: Perlu Memperkuat Fondasi Keamanan dan Ketahanan Siber Lewat UU
“Kemudian soal politik uang, SARA, apa dasarnya juga. Kalau ada kendala di Undang-undangnya, tinggal dipertegas saja dari sisi hukumannya," ulasnya.
BACA JUGA: Kemendagri Beber Alasan Belum Terbitkan Perpanjangan SKT FPI
Dia mengingatkan para politisi agar tidak asal bicara tanpa data fakta. Akan lebih baik, usul itu berdasar kajian. Ada ukuran jelas, lebih evisien mana diantara pemilihan langsung atau kembali ke MPR. Dilihat dari ekonomnya, sosialnya, budayanya. Itu penting didahulukan ketimbang membuat kegaduhan.
“Jadi tidak bisa sembarangan. Bila itu semua kajian sudah, baru bisa disampaikan,” tegasnya.
Jangan sampai, pernyataan pemilihan presiden oleh MPR justru kontra produktif dan hanya membuat gaduh dan menuai polemik tak produktif. Sebaiknya politisi justru mengikuti apa yang diinginkan publik. Tak kalah penting, ada evaluasi jelas. Baik dari stekaholder, DPR, tokoh politik, akademisi, lembaga survei. Tidak bisa asal bicara.
Pengamat politik Jerry Sumampouw juga memertanyakan wacana Bamsoet karena terlalu buru-buru dan tidak ada urgensinya. Ia curiga, ada motif politik lain. Untuk menaikkan posisi tawar. “Wajar kalau kemudian orang ada kepentingan politik," kata dia ketika dihubungi wartawan.
Jerry mengatakan, jika usulan Bamoset diterapkan, maka itu merupakan sebuah kemunduran bangsa ini dalam menerapkan sistem demokrasi. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Darul Siska Tuding Majelis Etik Golkar Jadi Alat Airlangga Pertahankan Kursi Ketum
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad