jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diingatkan agar tidak perlu campur tangan dalam konflik internal yang mendera Partai Hanura.
Cukup berdiri netral, tidak berpihak pada salah satu kubu yang berseteru. Baik itu kubu Oesman Sapta Odang maupun kubu Sarifuddin Sudding.
BACA JUGA: Yakin Jokowi Paham Partai Pendukung Rebutan Posisi Cawapres
Menurut pengamat politik Kaka Suminta, langkah bersikap netral penting diambil pemerintah. Jangan sampai muncul opini liar, mengarahkan kesalahan pada pemerintah. Padahal tidak terkait sama sekali.
Karena saat ini merupakan tahun politik, di mana kekhilafan sekecil apa pun bisa dimanfaatkan lawan politik senjata untuk memojokkan. Terutama untuk menggerus elektabilitas Joko Widodo yang digadang-gadang maju kembali sebagai calon presiden di Pilpres 2019.
BACA JUGA: Relawan Jokowi Jaga Kebersamaan dengan Natalan Nasional
"Sebaiknya Presiden Joko Widodo tidak perlu turun tangan. Ditambah satu syarat, harus berdiri netral. Ini penting. Ingat, ini adalah tahun politik," ujar Kaka kepada JPNN, Sabtu (20/1).
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) ini menilai, pihak yang dapat menyelesaikan konflik Hanura bukan orang per orang.
BACA JUGA: Gaet Eks TNI ke Lingkar Istana Bisa Jadi Blunder bagi Jokowi
Baik itu seorang pendiri seperti Wiranto sekalipun. Tapi kedewasaan dari seluruh pihak yang berkonflik.
"Hanya kedewasaan para kader Hanura yang bisa menyelesaikan itu. Tapi saya lihat dari rangkaian kejadian yang menimpa Hanura, sampai sejauh ini belum ada kesadaran bersama atau kehadiran sosok tokoh yang mampu memperbaiki keadaan. Ini tentu sangat tidak baik," katanya.
Kaka kemudian mengingatkan, konflik hanya akan membawa kehancuran pada Hanura. Pihak yang diuntungkan tentu saja partai-partai politik lainnya peserta pemilu nantinya. Karena suara Hanura akan masuk menambah perolehan suara bagi mereka. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Konflik Hanura Bawa Efek Tak Baik Bagi Demokrasi
Redaktur & Reporter : Ken Girsang